Penyandang disabilitas menyelesaikan proses pembuatan mainan edukasi berbahan kayu di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (3/1). Mainan eduksasi untuk pelajar tingkat paud maupun taman kanak-kanak berbahan baku kayu karya difabel yang dipasarkan ke sejumlah daerah di Indonesia itu dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp150.000 per unit tergantung model. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/foc/17.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mendesak pemerintah segera mengimplementasikan UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setelah setahun disahkan, banyak amanat UU ini belum dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan komisi nasional disabilitas (KND).

“Mestinya pemerintah tidak harus didesak-desak ketika aturannya sudah ada. Nampaknya pemerintah saat ini harus didesak terus, seperti juga pembentukan BPKH,” tegasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).

KND sudah saatnya diwujudkan sebagai amanat UU Disabilitas. Menurut Endang, keberadaan KND sebaiknya dibawah Kementerian Sosial, tidak berdiri independen. Ini untuk memudahkan dan mempercepat akselerasi kepentingan kaum disabilitas.

“Dalam pembahasan UU Disabilitas, kita berharap bentuknya bukan seperti komisioner, tapi harus masuk dalam sistem, sehingga segala informasi dengan cepat dapat diketahui. Hambatan-hambatan juga bisa segera diatasi,” tuturnya.

Bertahun-tahun, sambung politisi Partai Golkar ini, kaum disabilitas hampir tak punya akses. Kaum disabilitas dengan kebutuhan khusus mesti jadi tanggung jawab negara. Saatnya kaum disabilitas mendapat tempat yang laik di tengah publik.

(Soemitro)