Pemerintah terbitkan surat utang negara. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi-politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengecam kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang sangat haus berutang, sehingga menumpuk utang hingga menggunung.

Namun anehnya, di sisi lain pemerintah sangat pelit terhadap subsidi. Kebijakan pengucuran subsidi pemerintah sangat sulit dikeluarkan, termasuk dalam APBN 2017 ditariknya subsidi listrik kapasitas 900 va. Meski kemudian di APBN Perubahan 2017 menambah Rp7 triliun subsidi listrik.

Baca Juga :  Tok! MK Putuskan Tax Amnesty Tak Langgar UUD 1945

“Sekarang pemerintah sedang berusaha melobi DPR agar batas defisit ditiadakan. Dengan begitu, pemerintah boleh berhutang sepuas-puasnya. Padahal meningkatnya utang pemerintah menjadi beban besar bagi fiskal saat ini dan masa yang akan datang,” kritik dia, di Jakarta, Minggu (16/7).

Untuk diketahui, defisit di APBNP 2017 sendiri diubah jadi 2,92 persen dari sebelumnya 2,41 persen. Padahal batas defisit berdasar UU Keuangan Negara adalah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga :  Asosiasi Pedagang Pasar Pertanyakan 71.000 Ton Beras Raskin

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang haus utang namun pelit kepada rakyatnya itu membuat publik bertanya-tanya. Kemana uang hasil ngutang itu dibawa kabur? Kapan penuhnya kantong oligarki pemerintahan Jokowi ini?

(Ismed Eka Kusuma)