Jakarta, Aktual.com-Pidato nota keuangan terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018 yang disampaikan Presiden Jokowi di sidang paripurna DPR RI terus mendapat perhatian.
Anggota Banggar DPR RI Nizar Zahro menilai presiden terlalu ambisius dalam menetapkan pertumbuhan ekonomi makro yang mencapai 5,4 persen. Padahal pada tahun 2017 semester I, pertumbuhannya di bawah 5 persen.
“Dengan daya beli masyarakat yang saat ini melemah, target itu sangat ambisius dan tidak realistis,” kata Nizar dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (17/8).
Masih dikatakan dia, nota keuangan RAPBN 2018 ditetapkan Rp. 2.204,4 Triliun dan anggaran negara sebesar itu dalam pidato Jokowi akan digunakan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Hanya saja, ia pesimis pemerintah bisa menekan indeks gini rasio. Sebab menurutnya hanya segelintir orang saja yang menguasai kekayaan di Indonesia.
“Tugas berat pemerintah memang mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Melihat nota keuangan yang disampaikan Jokowi, sulit untuk menekan kesenjangan. Tidak ada terobosan program dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan,” sebut politikus Gerindra.
Anggota dewan asal Dapil Madura itu menyampaikan berdasarkan laporan data BPs pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta. Angka itu menurut Nizar masih sangat tinggi bila melihat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Bahkan, pihaknya meyakini kemiskinan tidak hanya dilihat secara statistik. Melainkan harus dilihat secara nyata di masyarakat.
“Karenanya kami mendesak pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan lebih berpihak pada masyarakat dibandingkan segelintir orang yang mengusai kekayaan Indonesia,” pungkasnya.
Pewarta : Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
