Ketua Dewan Pendiri Universitas Bung Karno (UBK) Rachmawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73 saat Upacara kemerdekaan di Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat (17/8/2018). AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Anak ketiga Proklamator RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo ketika berpidato dalam upacara Peringatan HUT RI ke-73 di Kampus Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat (17/8).

Rachma, yang merupakan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, menekankan pada beberapa hal dalam pidatonya, di antaranya adalah keberpihakan pemerintah kepada asing dalam bidang ekonomi.

Ia menilai ekonomi Indonesia saat ini jauh dari Pancasila lantaran pemerintah terlalu condong ke paham neoliberalisme.

Rachma pun menyingggung utang negara yang kian menumpuk tiap harinya. Ia mengatakan, utana negara saat ini telah mencapai Rp 8.000 triliun, yang terbagi antara utang pemerintah dan BUMN.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyoroti nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp 14.600 per Dollar AS. Kemudian Rachmawati mengkritik pertumbuham ekonomi yang ia anggap stagnan di angka 5%.

“Kemudian jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin bertambah. Banyak BUMN yanh rugi dan menanggung beban hutang seperti BUMN di sektor perbankan karena dipaksa untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur,” kata Rachmawati.

Di sisi lain, lanjutnya, penegakkan hukum pun masih terbilang tebang pilih. Hal ini diperburuk dengan penjualan aset negara dan maraknya tenaga kerja asing (TKA) di tanah air.

Seperti diketahui belum lama ini isu masuknya jutaan tenaga kerja asing asal China menjadi polemik yang menyerang pemerintah.

“Saya mencatat apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa pembangunan di seberang jembatan emas kemerdekaan ini yang utama adalah nation and character building,” tutur Rachmawati.

Masih dalam kesempatan itu, ia menyatakan jika peringatan Kemerdekaan RI pada tahun ini bertepatan dengan persiapan hajatan demokrasi pada tahun depan, di mana akan terjadi suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2019.

“Untuk itu saya ingatkan, saya tegaskan, kepada seluruh rakyat Indonesia jangan salah memilih pemimpin,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Teuku Wildan