Sejumlah nasabah melakukan transaksi keuangan di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Jakarta Juanda, Jumat (8/7). Untuk meningkatkan pelayanan selama masa libur Idul Fitri 1437 Hijriyah, Bank Mandiri membuka layanan di sekitar 257 kantor cabang di seluruh Indonesia secara bergantian hingga 9 Juli untuk melayani pembayaran setoran bahan bakar minyak ke Pertamina oleh SPBU dan melayani transaksi perbankan terbatas seperti pemindahbukuan dan penyetoran tunai. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/16.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Muhammad Syafii Antonio menyebut sektor perbankan harus mampu membuat kebijakan yang ikut mendorong bergeraknya usaha masyarakat.

Untuk itu, perlu disusun model bisnis dan visi misi perbankan yang tepat arah dalam menyasar semua lapisan masyarakat, agar mereka mudah dalam mengakses layanan keuangan.

“Dengan arah yang sama, kebijakan keuangan akan saling menguatkan dan berpihak untuk kemudahan akses ekonomi masyarakat. Sehingga tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat menurun,” tutur Syafii di Jakarta, Sabtu (27/8).

Di samping itu, pihak regulator juga harus cepat bersikap. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sudah harus menyusun peta arah kebijakan keuangan menuju itu semua.

Salah satunya, usul dia, agar kebijakan pembiayaan dan keuangan nantinya banyak mengarah ke tingkat usaha mikro dan pedesaan. Karena akan membuat koperasi menggeliat dan pendapatan keuangan di desa meningkat.

Menurutnya, kebijakan perbankan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pembiayaan dan keuangan, pada akhirnya akan ikut mendongkrak tumbuhnya perekonomian Indonesia.

“Harapan pertumbuhan ekonomi nasional yang baik itu angkanya di atas 2 digit. Itu tentu sangat berat. Tapi bisa saja itu terealisasi dengan kontribusi perbankan,” ungkap Syafii.

Saat ini, pembiayaan ekonomi masyarakat mulai dimasuki oleh sistem financial technology (Fintech) yang saat ini marak dikembangkan. Untuk itu, regulator diharapkan tidak memberikan aturan berat seperti diterapkan ke model Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“Karena bagaimana pun juga tidak akan dapat bisa mengambil alih peran bank,” kata Syafii.

Syafii juga ingin nantinya bila muncul kebijakan keuangan yang digodok OJK dan BI, jangan sampai justru mematikan industri keuangan di bawahnya. Menurutnya, industri jasa keuangan dan perbankan harus sama-sama saling tumbuh.

Menyangkut kategori bank konvensional dan syariah, Syafii meminta agar keduanya sama-sama dibuat kebijakan untuk bisa memperoleh keuntungan dan berkembang.

“Jangan hanya terfokus pada pengembangan bank konvensional, namun bank syariah berjalan lambat,” pungkas Syafii.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan