Komisioner KPU Pramono Ubaid (kiri) bersama Komisioner Bawaslu Afifuddin (kanan) menunjukkan contoh surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada uji publik desain surat suara Pemilu di gedung KPU, Jakarta, Jumat (14/9). KPU melakukan uji publik desain surat suara yang nantinya akan digunakan pada Pileg dan Pilpres 2019. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi meminta seluruh pihak mewaspadai penggunaan hoaks dan politik transaksional sebagai jalan pintas memenangi Pemilu 2019.

“Kalau situasinya siap menang tapi tidak siap kalah, maka jalan pintas yang akan didekati aktor politik adalah menjual disinformasi dan politik transaksional. Itu cara cepat yang masif dampaknya,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi publik bertajuk “Hoax dan Fitnah mengancam Pemilu 2019 dan Masa Depan Indonesia” yang diselenggarakan Tim Pembela Jokowi di Jakarta, Kamis (20/9).

Titi mengatakan dengan pemberlakuan pemilu serentak, maka persaingan Pemilu semakin sengit. Alasannya, pertama, adanya efek ekor jas dimana pemilih akan lebih cenderung memilih parpol yang mengusung Presiden yang juga dipilihnya.

Kedua, jumlah parpol semakin banyak yakni 16 partai, sehingga persaingan memperoleh kursi legislatif semakin sengit dan adanya peningkatan ambang batas parlemen.

“Berdasarkan survei terakhir, ada enam parpol yang diperkirakan tidak lolos ambang batas parlemen. Ini membuat persaingan semakin sengit dan memicu penggunaan jalan pintas bagi aktor politik,” jelas Titi.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid