Jakarta, Aktual.co — Rencana pemberlakuan larangan sepeda motor melintasi jalan protokol dari Bundaran HI hingga Jalan Medan Merdeka Barat menuai penolakan dari para pengguna kendaraan roda dua.
Mereka bahkan berencana menggelar demo penolakan di Bundaran Hotel Indonesia jika Pemprov DKI tetap melaksanakan peraturan tersebut.
Seperti disampaikan salah seorang pengguna motor, Ridwan (27), peraturan itu terlalu berlebihan dan merugikan pengguna kendaraan roda dua.
“Kita ini bayar pajak setiap tahunnya, masa ngga boleh melewati wilayah tersebut. Ini merugikan para pengendara roda dua. Walau kita nanti diberi bus tingkat gratis, malah makan waktu bisa telat yang kerja di sana karena nunggu bis,” ujarnya.
Ditemui terpisah, di Balaikota DKI Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak mau ambil pusing dengan penolakan dari pengendara sepeda motor. Dia yakin tujuan diberlakukannya kebijakan adalah demi menyelamatkan jiwa para pengemudi sepeda motor juga.
“Hak masyarakat demo. Silakan saja,” kata Ahok di Jakarta, Kamis (13/11).
Meski ada pelarangan melalui jalan protokol, Ahok menyarankan pengguna sepeda motor mencari jalur alternatif jika menuju kawasan dengan jalan yang dilarang.
“Kan ada jalur alternatif lewat belakang. Kita gak ada pilihan daripada anda mati,” ujarnya.
Sebelumnya, kritik juga dilontarkan pengamat kebijakan publik Aidil Akbar atas rencana Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya untuk memberlakukan kebijakan yang melarang pengendara sepeda motor melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia hingga Medan Merdeka Barat.
Menurutnya, perlu ada pengkajian khusus dan menyeluruh sebelum kebijakan itu diberlakukan mulai Desember.
“Masalahnya itu substantif, perlu dipikirkan lokasi mana yang tepat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Juga harus diperhatikan akomodasi bagi pengendara motor yang terkena kebijakan itu,” ujarnya ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (12/11).
Sedangkan kebijakan itu dinilainya parsial atau tidak menyeluruh. Di mana kebijakan tersebut direncanakan praktiknya saja, tanpa memikirkan kesiapan solusi atas kebijakan tersebut. Seperti akomodasi bis tingkat gratis untuk mengangkut pengendara motor yang dinilainya belum mencukupi karena jumlahnya baru 10 unit.
“Memang susah jika Pemprov mengeluarkan kebijakan seperti itu. Belum tentu efektif jika tidak ada kesiapan yang efektif mengenai akomodasi,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
