Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA ) Azas Tigor Nainggolan (kanan) menunjukan fhoto dimana tindak kekerasan aparat Satpol dan Polri terhadap warga Kampung Pulo dalam penggusuran, Jakarta, Senin (24/8/2015). Komnas HAM mengkritik Pemprov DKI Jakarta atas kebijakan tata kota yang dinilai kurang transparan serta tidak melibatkan warga dalam melakukan normalisasi sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo. Selain itu Komnas HAM juga menemukan adanya pelanggaran HAM dalam penggusuran pemukiman di Kampung Pulo karena tindak kekerasan oleh aparat keamanan dan ditemukannya korban salah tangkap oleh Satpol PP.

Jakarta, Aktual.com – Pengamat transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menilai sistem sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) pada Oktober mendatang dapat membantu mengurangi kecelakaan lalu lintas.

“Untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dengan kondisi Jakarta yang seperti ini, sudah seharusnya diberlakukan sistem tilang elektronik,” ujar Tigor, di Jakarta, Senin (17/9) .

Tigor mengatakan, Jakarta sebagai kota metropolitan dengan jumlah kendaraan yang meningkat sudah sepantasnya mulai menerapkan tilang elektronik. Namun dia menilai tilang elektronik terlambat dilakukan.

“Ini bagus dan sudah saatnya. Tapi saya pikir ini sudah terlambat, karena di negara lain dengan kondisi yang sama sudah lama sekali menerapkannya,” tambah dia.

Di sisi lain, Tigor menilai penerapan tilang elektronik memberi keuntungan lebih. Misalnya, tidak memerlukan banyak personel, tetapi penegakan hukum terhadap pelanggar aturan lalu lintas bisa lebih adil. Sebab, tidak ada satup un pelanggar yang dapat lolos dari pantauan kamera pengintai.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid