Debora

Jakarta, Aktual.com-Henny Silalahi, Orang Tua Debora Simanjorang, mengakui joka  RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat telah sigap saat memberikan perawatan terhadap anaknnya selama di IGD.

“Iya Tim Medis Sigap dalam menangani Debora selama di IGD,” katanya pada sesi wawancara dengan salah satu TV Swasta nasional.

Menurut Henny, sejak awal masuk IGD dokter jaga yang bertugas langsung memeriksa dan memberikan obat pengencer dahak. “Jadi Dokter jaga sudah melakukan tindakan dengan memeriksa dan memberikan obat,” jelas Henny.

Baca Juga :  PAN Berharap PDIP Usung Risma di Pilkada DKI Jakarta

Selain itu lanjut Henny dirinya juga disarankan agar anaknya dilakukan perawatan lanjutan ke ruang PICU.

Demi keselamatan sang buah hati, Henny pun  setuju untuk memasukkan anaknya ke PICU. Tetapi dengan mempertimbangkan biaya, Henny memutuskan untuk mengalihkan perawatan anaknya dengan menggunakan BPJS.

Tetapi Kartu BPJS Kesehatan yang dimiliki tak bisa digunakan karena rumah sakit swasta itu tidak kerja sama.

Pengamat Masalah Kesehatan Marius Widjajarta menilai perlu menyorot peran BPJS terkait meregangnya nyawa Debora. Menurut Dia, dalam kasus ini menunjukkan bahwa layanan BPJS masih kacau.

Baca Juga :  Bocah Umur Tiga Tahun Dilaporkan Hilang Sejak Mei

“Menurut saya, BPJS kacau balau. Perbandingan dengan askes, di mana saat ada yang emerjensi, boleh memilih RS mana aja meski tidak masuk dalam askes, setelah stabil rujukannya ke RS yang masuk askes,” ujar Marius.

Tidak hanya itu, di masa askes terdahulu, penanganan emerjensi, sudah dijamin sejak awal dengan kerjasama bersama pihak Dinkes. “Bayi debora sebenarnya bisa ditangani. Harusnya, kasus emerjensi sudah ditanggung oleh dinkes sejak awal,” urai Marius.

Baca Juga :  ICW: Polri Lamban Tangani Kasus UPS

Parahnya, pihak BPJS, lanjut Marius, tidak segan menyalahkan pihak provider kesehatan yang memberi pelayanan terhadap pasien. “BPJS malah menyalahkan providernya, dokternya atau RS nya yang dianggap salah dan dianggap ada gratifikasi dari pihak provider itu. Padahal seharusnya standarnya BPJS yang sudah memberi jaminan pelayanan emerjensi sejak awal,” kata Marius.

(Dedy Kusnaedi)
BAGIKAN