Jakarta, Aktual.com – Pemerintah sedang mempersiapkan peraturan untuk menangani WNI yang kembali dan terindikasi paham radikalisme dari Suriah, agar tidak menebarkan virus radikalisme di Tanah Air.

“Saya akan rapatkan dengan Menlu (Retno Marsudi) dan Menkumham (Yasonna Laoly), juga dengan berbagai jajaran Kepolisian, BIN dan TNI untuk menyikapi itu, bagaimana kita menyiapkan ‘contingency plan (rencana darurat) ‘,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Rabu (16/5).

Moeldoko menambahkan pembahasan tersebut akan dilakukan dalam pekan ini, guna memperoleh solusi untuk menghadapi WNI yang kembali dari Suriah. Pemerintah juga sedang mempersiapkan payung hukum untuk memantau WNI yang kembali dari Suriah.

“Nanti ada kesepakatan, misalnya si A ada datanya pernah pergi ke Suriah tanggal sekian, (ketika) pulang nama dan fotonya bisa segera diedarkan imigrasi ke seluruh jajarannya. Sehingga semuanya ‘aware’ dengan situasi itu, kira-kira begitu,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah terus mengupayakan deradikalisasi bagi WNI yang terindikasi paham radikal dari Suriah. Menurut Kalla, deradikalisasi bukan hal yang mudah dilakukan karena menyangkut pengubahan idealisme seseorang.