Jakarta, Aktual.com – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengklaim dalam membangun proyek-proyek infrastruktur, pemerintah tak akan lagi menggunakan dana-dana APBN. Melainkan dana di luar itu, salah satunya melalui pembiayaan pasar modal.
Menurut pemerintah, pasar modal akan menjadi wadah alternatif bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencapai Rp4.417,69 triliun selama periode 2016-2020.
“Pemenuhan kebutuhan pendanaan infrastruktur PSN tidak bisa hanya mengandalkan APBN/D atau BUMN/D, namun harus ada peran yang lebih besar dari swasta. Antara lain melalui pasar modal,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (14/12).
Untuk itu, kata dia, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tidak sepenggal-sepenggal, karena nantinya kita tidak akan merasakan manfaat signifikan. Makanya pendanaannya harus maksimal.
“Pemerintah telah bertekad akan membangun secara menyeluruh atau holistik,” tegas Wahyu.
Wahyu mengungkapkan, selama kurun 2016-2020, rencana alokasi pendanaan untuk 245 PSN dan dua program pemerintah mencapai Rp4.417, 69 triliun. Dengan rincian, dana bersumber dari APBN/D senilai Rp547,49 triliun, BUMN/D sebesar Rp1.254,76 triliun dan swasta mencapai Rp2.615,43 triliun.
Sepanjaang 2017, kata dia, total kebutuhan pendanaan PSN sebesar Rp391,42 triliun, sedangkan untuk tahun depan mencapai Rp576,15 triliun. Realisasi pendanaan PSN selama 2016 sebesar Rp512,65 triliun dengan kontribusi terbesar dari swasta.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
