Jakarta, Aktual.com – Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio meminta pemerintah dan khususnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani agar menunaikan hak rakyat miskin untuk mendapatkan subsidi listrik.
Menurutnya pemerintah tidak bisa mengabaikan begitu saja sebayak 2,44 juta rumahtangga yang telah teridentifikasi miskin dan berhak menerima subsidi sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.
“Menteri Keuangan harus turun tangan,” katanya kepada Aktual.com, Selasa (1/8)
Dia menegaskan apabila APBNP 2017 tidak cukup sebagaimana yang telah ditetapkan, pemerintah mesti mencari sumber dana lain maupun dari upaya efisiensi.
Untuk diketahui mengenai jumlah 2,44 juta rumah tangga ini berawal pada Januari 2017 pemerintah mencabut subsidi listrik 900 VA kepada 19 juta pelanggan dari jumlah pengguna 23 juta rumah tangga. Seiring berjalan waktu dan menuai protes publik, Kementerian ESDM bersama PLN mengevaluasi kembali validasi data 19 juta atas rekomendasi dari TNP2K.
Dari penelusuran itu, alhasil ditemukan sebanyak 2,44 juta ruhan tangga memang diketahui miskin dan layak menerima subsidi. Angka 2,44 juta ini sebelumnya menjadi bagian dari 19 juta yang ikut dicabut subsidi.
Karena itu, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR mengakomodir dan menganggarkan kembali tambahan rumah tangga tersebut pada RAPBN-P 2017.
Pada APBN 2017 subsidi dianggarkan Rp44,98 triliun dengan jumlah pemenerima sebanyak 4,1 juta rumah tangga, dengan penambahan 2,44 juta rumah tangga, Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM menyepakati tambahan anggaran menjadi Rp 7,1 triliun.
Namun seperti yang telah dikatakan, lantaran pemerintah mengalami kesulitan keuangan, mata anggaran itu diapus pada pembahasan di Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan. Saat ini nasip 2,44 juta rumah tangga tersebut terkatung-katung. Mereka yang seharusnya menerima subsidi, namun dicabut sejak Januari lalu.
Pewarta : Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
