Petugas menggunakan sepeda memeriksa Kilang RU (Unit Pengolahan) V Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (14/4). Melalui program "Refinery Deveploment Master Plan", Pertamina akan meningkatkan kapasitas Kilang RU V dari 260 MBSD (ribu barel per hari) menjadi 360 MBSD. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/16.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih mengatakan pembangunan kilang yang didengungkan oleh pemerintah dan Pertamina hanya ilusi, faktanya sudah bertahun-tahun tidak ada progres yang kongkrit untuk merealisasikan wacana itu.

Padahal ujarnya, proyek kilang merupakan hal yang sangat strategis bagi kepentingan nasional, harusnya pemerintah tidak bermain-main dengan proyek ini. Dengan kemampuan produksi saat ini 800 ribu barel, Indonesia harus mengeluarkan dana besar untuk mencukupi konsumsi BBM nasional sebesar 1,6 juta barel per hari. Dengan ini juga telah menguras devisa dan melemahkan mata uang rupiah.

“Berbicara soal ketahanan energi, khsusnya ketersediaa pasokan BMM tapi mengabaikan pembangunan kilang minyak, itu omong kosong dan hanya ilusi belaka. Selama puluhan tahun progres pembangunan kilang stagnan dan hanya berhenti pada rencana-rencana belaka. Sejak lama Pertamina mendengunkan komitmennya menaikkan kapasitas kilangnya melalui berbagai rencana pembangunan kilang minyak. Tapi selama itu pula ia tak pernah diwujudkan,” katanya yang diterima Aktual.com, Minggu (30/7).

Pada era pemerintahan Jokowi ini, tutur Eni; sudah banyak regulasi yang dikeluarkan, tapi hasilnya tidak berbeda jauh, yakni pembangunan kilang hanya sebatas wacana.

“Perpres No. 146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri saya kira sudah amat gamblang memberi arah kebijakan. Di dalam Perpres tersebut pun sudah memuat skema pembangunan kilang minyak yang bisa dilakukan oleh Pertamina, tapi tetap tidak jalan,” tegasnya.

Oleh karena itu dia minta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang mandeg ini. Selama ini, ada banyak argumentasi yang dibangun kenapa pembangunan kilang minyak tidak segera diwujudkan. Mulai soal sulitnya pembebasan lahan, perlunya intensif baik fiscal maupun nonfiskal, serta kendala perijinan dan regulasi.

“Jika memang kendala-kendal itu yang terjadi, seharusnya Kementerian ESDM bersama Pertamina bisa segera mengambil langkah konkrit untuk menjebol jalan buntu tersebut. Saya kira ini adalah soal komitmen dan kemauan,” tandasnya.

(Reporter: Dadangsah Dapunta)

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Dadangsah Dapunta
Editor: Eka