Jakarta, Aktual.com – Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Provinsi DKI Jakarta, dituding telah melakukan penyelewengan anggaran pada 2010-2014. Pasalnya, PASI yang saat itu dipimpin oleh Taufik Yudi, tidak mampu melakukan laporan pertanggungjawabannya secara rinci.

Disebutkan sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya kepada Aktual.com, Jumat (25/6) kemarin, ada beberapa item bantuan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta kepada PASI yang tidak jelas pengeluarannya secara rinci.

“Beberapa anggaran itu misalnya pada item mengikuti Kejuaraan Atletik Jatim Terbuka pada tahun 2011 di Surabaya, tidak jelas perinciannya dengan anggaran yang digelontorkan KONI Jaya sebesar Rp78.250.000,” kata sumber itu.

“Pada item lain bantuan dari KONI Jaya seberas Rp504 juta untuk try out ke Jatim terbuka dengan biaya 90 juta, itu juga tidak jelas rinciannya,” tambahnya.

Ditambahkan sumber itu, dari anggaran Rp504 juta itu para pengurus PASI DKI Jakarta beralasan juga dialokasiakn untuk biaya sewa rumah atlet 200 juta dan beli AC (pendingin ruangan) sebanyak enam unit.

“Setelah di cek ternyata sewa rumah hanya Rp100 juta, bangkai dari AC dan laptop pun tidak ada,” ungkapnya

Selain itu dalam bantuan Koni Jaya tahun 2014 juga kembali menjadi sorotan dimana PASI Jaya mengikuti kejuaraan nasional atletik di Stadion Rawamangun Jakarta Timur dengan nilai bantuan Rp499 juta tidak dicantumkan secara rinci pengeluaran anggarannya.

“Semuanya ditutupi, biaya sewa lapangan juga tidak ada rinciannya, untuk kejuaraan Jatim terbuka tim manager disuruh mencari dana sendiri, semua habis sekitar Rp130 juta, kurang lebihnya uang dari KONI Jaya Rp185 juta, kemana selebihnya?,” tambahnya.

Dilanjutkan sumber beberapa item yang menjadi sorotan ini juga tengah dipertanyakan dalam musprov PASI DKI Jakarta Tahun 2015 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2015 lalu. Namun sayangnya hingga kini ketua PASI Jaya periode lalu, Taufik Yudi dan Mustara selaku ketua harian pengprov PASI Jaya belum bisa menjelaskan secara rinci bahkan terkesan didiamkan.

“Makanya itu kami sebut, periode 2010-2014 tidak bisa dipertanggungjawabkan, kami harap itu diaudit, itukan anggaran negara, PASI duit dari KONI, nah KONI kan dari APBD uangnya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: