Persaingan Jokowi dan Prabowo masih akan terjadi pada Pilpres 2019. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Jika menilisik pada tahun 2012, saat itu nama Joko Widodo (Jokowi) belum diucapkan oleh opinion leader yang menjadi narasumber LSI pada survei bertemakan mencari Capres alternatif. Nama Jokowi baru meramaikan sejumlah rilis lembaga survei sejak April 2013 ketika itu. Saat itu pun elektabilitas Jokowi masih di bawah Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Merangkaknya tingkat elektabilitas Jokowi tersebut tidak lepas dari pengaruh efek Jokowi yang mulai terbentuk saat mantan Wali Kota Surakarta itu memasuki gelanggang Pilgub DKI 2012. Fenomena efek Jokowi semakin menguat saat berlangsung Pilkada di sejumlah daerah.

Pada saat itu, fenomena Jokowi mampu meroketkan tingkat elektabilitas sejumlah kader PDI-P dalam berbagai Pemilu gubernur. Jelang Pemilu 2014, fenomena efek Jokowi pun semakin “menggila” dan menggerus elektabilitas tokoh-tokoh lainnya.

Kala itu, sosok Prabowo yang masih mampu mengimbangi Jokowi. Sementara, tokoh-tokoh lainnya, seperti Surya Paloh hanya menjadi ‘tim hore’ yang meramaikan perhelatan ketika dengan tingkat elektabilitas di bawah 10 persen. Dari fenomena yang terbentuk di Pilgub DKI 2012 itulah pencapresan Jokowi sudah bisa diperkirakan sejak November 2012. Demikian juga dengan kemenangannya pada Pilpres 2014.

Itu artinya, Jokowi dalam Pilpres 2019 pun sudah bisa diperkirakan “melempem”. Ada beberapa faktor yang menguatkan perkiraan itu. Pertama, hilangnya efek Jokowi yang menjadi modal besar dalam memenangkan Pilpres 2014. Kedua, tingkat elektabilitas Jokowi yang jauh di bawah 50 persen. Hasil survei Litbang Kompas pada April 2017 misalnya menyebutkan elektabilitas Jokowi hanya 41,6 persen. Sedangkan, menurut survei SMRC, elektabilitas Jokowi pada Juni 2017 adalah 34 persen.

Lalu bagaimana dengan kondisi pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, yang telah dilaksanakan Rabu (27/6) kemarin? Terlebih, Pilkada yang diikuti oleh 171 daerah disebut dapat menjadi tolak ukur kekuatan partai politik dalam menentukan posisi tawarnya di pemilihan presiden (Pilpres) yang akan digelar pada 2019 bersamaan dengan pemilihan legislatif nanti.

Banyak yang beralasan, penentuan peta suara nasional, tidak terlepas dari lima wilayah yang menjadi lumbung suara, lantaran daftar pemilih tetap yang cukup besar di Pilkada serentak 2018. “Battle ground seperti pertarungan di Jawa, Sumut, Sulsel. Ini bisa jadi bacaan peta politik di Pilpres,” kata Pengamat Politik Gun Gun Heryanto di Jakarta, Selasa (26/6).

Pertarungan di Jawa dalam pilkada serentak 2018 adalah di Pilgub Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), dan Jawa Tengah (Jateng). Pilgub Sumatera Utara (Sumut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) juga termasuk yang menjadi penentu nantinya.

Lima provinsi itu, kata dia, merupakan daerah dengan pemilih terbesar. Pertama adalah Jabar dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 31.730.042, disusul Jatim 30.155.719, Jateng 27.068.500, Sumut 9.050.622, dan Sulsel 6.022.298.

Meski dalam Pilkada tersebut, koalisi partai berbeda dengan peta nasional. Akan tetapi, justru parpol-parpol melihat bagaimana kondisi konstituen. Parpol juga bisa melihat peluang kemenangan Pilpres dari hasil Pilkada. Pilkada Serentak 2018 juga bisa dijadikan sarana pergerakan partai untuk konsolidasi terkait Pilpres. Terutama, bagi partai-partai yang belum memutuskan arah dukungannya, seperti Partai Demokrat, PAN, dan PKB.

Sementara, berdasarkan dari hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei terhadap pilkada serentak 2018 telah memberikan gambaran kepala daerah yang terpilih. Setidaknya, dari kelima daerah yang dijadikan rujukan dalam perhitungan kekuatan di Pilpres nanti.

Penghitungan cepat atau quick count hasil Pilkada 2018 yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, misalnya. Di tingkat lima provinsi tersebut yakni, 1. Pilgub Sumatera Utara dimenangkan oleh pasangan Edy Rahmayadi-M Rajekshah. 2. Pilgub Jawa Tengah dimenangkan oleh pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin.

Kemudian, 3. Pilgub Sulawesi Selatan dimenangkan oleh pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman. 4. Pilgub Jawa Barat dimenangkan oleh pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. 5. Pilgub Jawa Timur dimenangkan oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Sementara, versi hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei lain, seperti Charta Politika, yakni, 1. Pilgub Sumatera Utara dimenangkan oleh pasangan Edy Rahmayadi- Musa Rajeksah. 2. Pilgub Jawa Barat dimenangkan oleh pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

Kemudian, 3. Pilgub Jawa Timur dimenangkan oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Sedangkan, versi hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). 1. Pilgub Sulawesi Selatan dimenangkan oleh pasangan Nurdin Abdullah–Sudirman Sulaiman.

Selanjutnya, 2. Pilgub Jawa Barat dimenangkan oleh pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. 3. Pilgub Jawa Tengah dimenangkan oleh pasangan Ganjar Pranowo -Taj Yasin. 4. Pilgub Jawa Timur dimenangkan oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. 5. Pilgub Sumatera Utara dimenangkan oleh pasangan Edy Rahmayadi-M Rajekshah.

Bahkan, hasil sementara hitung cepat lembaga survei menunjukkan sejumlah calon kepala daerah yang diusung oleh partai-partai koalisi pemerintah Joko Widodo mendapat hasil positif. Khusus kategori Pilgub, PAN dan NasDem keluar sebagai juara dengan persentase kemenangan sebesar 58,8 persen.

Selain itu, Hanura dan Golkar juga sama-sama memperoleh kemenangan sebesar 52,9 persen. Partai koalisi yang lain, yakni PPP sebesar 41,2 persen dan PKB sebesar 35,3 persen. Sementara PDIP selaku partai pengusung Jokowi justru berada di posisi buncit dengan perolehan 23 persen. Di sisi lain, hasil buruk dialami oleh Gerindra selaku parpol oposisi pemerintah.

Partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu hanya mengantongi kemenangan sebesar 17,6 persen. Sementara sekutunya, PKS, lebih baik dengan 41,2 persen. Dengan demikian, langkah Prabowo untuk mengulang pertarungan di Pilpres 2019 nihil. Terlebih, suara yang dikantongi oleh Gerindra terbilang paling rendah ketimbang parpol-parpol besar. Masih ingat betul menjelang pilpres 2014 silam, dimana seorang Prabowo sudah mulai mensosialisasikan dirinya untuk menjadi capres pada pilpres 2014.

Menjelang Pilpres 2014, terutama 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2012, nama Prabowo melambung tinggi karena telah berhasil memenangkan dan membesarkan sosok Jokowi-Ahok, yang ketika itu untuk mengisi tampuk kepemimpinan Ibu Kota Jakarta, menggantikan Foke-Nara yang terlebih dahulu berhasil menjadi pemimpin Jakarta.

Perjanjian batu tulis pada tahun 2009 silam, tentunya menjadi perekat hubungan antara Megawati-Prabowo yang pada akhirnya kandas pada pilpres 2014. Dimana PDIP dan Megawati yang awalnya berjanji akan mengusung Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2014, ternyata berbalik malah mengusung Jokowi yang merupakan kadernya sendiri, yang mana pada Pilkada Jakarta 2012 Prabowo ikut serta membesarkan sosok Jokowi itu sendiri.

Kini Gerindra dan PDIP telah memiliki jalan yang berbeda, meskipun sejak Pilpres 2009 Prabowo dan Megawati sangat akrab hubungannya. “Langkah Senyap” Prabowo menjelang pilpres 2019 tentunya patut diwaspadai. Terlebih, hingga saat ini Prabowo belum secara serius menatap Pilpres 2019, dan tentu saja berbeda dengan manuvernya pada pilpres 2014. Dimana ketika itu, Prabowo telah jauh-jauh hari sosialisasi untuk dirinya secara serius menatap Pilpres 2014.

Jika merujuk pada momentum yang gagal untuk didapatkan oleh Prabowo pada Pilpres 2014, kali ini pada Pilpres 2019 Prabowo mungkin tak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada Pilpres 2014.

Prabowo sepertinya tengah mengamati dinamika politik kini, mulai dari wacana poros ketiga yang akan dibentuk Demokrat, PKB, dan PAN. Serta kode SBY untuk merapat menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi, karena Prabowo kali ini menyadari, salah mengamati momentum sedikit saja bisa saja kegagalan Pilpres 2014 akan menghampirinya kembali.

Penjajakan Politik

(Novrizal Sikumbang)