Jakarta, Aktual.com — Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR menemukan fakta bahwa pemondokan di Madinah belum ada yang dinegosiasikan, padahal pelaksanaan Haji 2016 kurang dari tiga bulan lagi.

“Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Panja BPIH ke Madinah dan Mekah sejak 3 April lalu. Padahal, pemondokan di wilayah markaziyah di kota Madinah sangat terbatas,” kata Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay, kepada pewarta berita, di Jakarta, Kamis (07/04).

Baca Juga :  Pemerintah Belum Tentukan Besarnya BPIH 2016

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu khawatir Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan pemondokan bila negosiasi terlambat dilakukan.

Belum lagi, keterlambatan itu menyebabkan nilai sewa akan semakin mahal. Itu sudah terjadi pada tahun sebelumnya, sewa pemondokan di Madinah jauh lebih tinggi dari yang disepakati oleh Kementerian Agama dan DPR.

Baca Juga :  Pameran Haji & Umrah Terbesar, Legislator: Masyarakat Tak Tertipu Biro Haji Bodong!

“Kejadian tahun lalu harus menjadi pembelajaran. Koordinasi tentang jadwal kedatangan jamaah semestinya sudah bisa ditentukan jauh-jauh hari. Dengan begitu, penentuan jadwal pasti penyewaan bisa segera didapatkan,” tutur ia menambahkan.

Saleh mengungkapkan, pemondokan di Mekah juga belum beres. Masih ada sekitar 100 ribu jemaah lagi yang perlu dicarikan pemondokannya di Makkah. Dari total kuota 155.200 jemaah Haji, yang dinegosiasikan baru 42 pemondokan dengan daya tampung hanya 58.088 jemaah.

Baca Juga :  Legislator: Ambulans untuk Jemaah Haji Indonesia Harus Ditambah!

“Dibandingkan tahun lalu, ini masih sangat lamban. Padahal tim yang berjumlah 14 orang sudah bekerja selama 27 hari. Apalagi, banyak pemondokan yang hanya pemesanan ulang,” katanya.

Saleh menilai seharusnya negosiasi pemondokan yang hanya pemesanan ulang lebih mudah karena tidak perlu melakukan kasyfiyah atau verifikasi lebih detail seperti tahun sebelumnya.

()