Petani menanam padi di tepi Sungai Batanghari yang surut akibat kemarau di Teluk Kenali, Telanaipura, Jambi, Senin (29/5). Beberapa petani di daerah itu secara turun temurun biasa memanfaatkan musim surutnya air Sungai Batanghari yang umumnya terjadi sekali setahun untuk menanam padi. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/ama/17.

Purwokerto, Aktual.com – Harga pembelian pemerintah (HPP) seperti yang diterapkan terhadap gabah, seharusnya menguntungkan petani, kata pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Totok Agung Dwi Haryanto.

“Akan tetapi hingga saat ini, HPP belum bisa memberi keuntungan yang memuaskan petani,” kata Guru Besar Fakultas Pertanian Unsoed itu di Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu (5/8).

Dalam dokumen rencana strategis Kementerian Pertanian, kata dia, HPP ditentukan berdasarkan biaya produksi, ditambah sedikit untuk memberi keuntungan kepada petani.

“Belum memberi keuntungan yang bermanfaat luas bagi petani,” katanya.

Ia mengatakan HPP semestinya dihitung berdasarkan biaya produksi dan keuntungan yang layak bagi petani.

Dengan demikian, kata dia, petani ketika berbudi daya sudah yakin produknya akan ada yang membeli.

“Ketika mereka melakukan kegiatan budi daya dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan oleh pemerintah itu yakin produknya akan ada yang membeli dengan harga yang menguntungkan bagi mereka,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, ketika penentuan HPP tersebut sudah dapat dilakukan, pemerintah tidak lagi harus memberikan subsidi untuk pupuk, benih, obat dan sebagainya.

Menurut dia, petani secara otomatis akan mencari dengan sendirinya karena mereka yakin produknya akan bisa dijual dan memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri.

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh: