Jakarta, Aktual.com – Pemerintah merevisi klaim peningkatan penerimaan negara dari hasil keputusan Menteri ESDM, Ignasius Jonan yang menaikkan harga jual gas ConocoPhillips Indonesia (COPI) dari lapangan Grissik ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Awalnya melalui keterangan pers No 00111.Pers/04/SJI/2017 tertangggal 23 Agustus 2017, Kementerian ESDM mengklaim penerimaan negara sebesar USD 19,7 juta atau setara Rp 256 miliar untuk periode 1 Agustus 2017 hingga akhir kontrak 31 Desember 2019.
Sumber penerimaan itu dijelaskan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar USD 11,4 juta dan Pajak Penghasilan (Pph) USD 8,3 juta.
Namun kemudian Kementerian ESDM kembali mengeluarkan keterangan pers dengan No 00113.Pers/04/SJI/2017 yang menyatakan bahwa keputusan Jonan menaikkan harga jual gas COPI dari semula seharga USD 2,6 per mmbtu menjadi USD 3,5 per mmbtu untuk volume 22,73 billion british thermal unit per day (BBTUD) hanya menambah penerimaan negara sebesar USD 4,3 juta untuk periode kontrak Juli 2017 s.d. November 2018.
Artinya jika dikalkulasikan hingga akhir kontrak pada 2019, penerimaan negara diperkirakan USD 8,6 juta atau setara dengan Rp 111 miliar. Angkan ini jauh menurun jika dibandingkan dengan rilis sebelumnya yang menyatakan keuntungan negara mencapai USD 19,7 juta atau setara Rp 256 miliar.
“Ya memang direvisi, ada kesalahan data dari perhitungan,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Dadan Kusdiana secara tertulis, Kamis (24/8).
Tentu saja surat keputusan Jonan bernomor 5882/12/MEM.M/2017 sedikit menggenjot potensi penerimaan negata dari semula hanya sekitar USD 4,6 juta hingga akhir kontrak menjdi USD 8,6 juta atau Rp 111 miliar.
Namun keuntungan ini tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh PGN dengan jumlah yang jauh lebih besar yang diperkirakan mencapai Rp 240 miliar hingga akhir kontral 2019.
Hal inilah menjadi pertanyaan Indonesian Resources Studies (IRESS) apa motif sesungguhnya dibalik keputusan Menteri ESDM, Ignasius Jonan yang memberikan ‘durian runtuh’ kepada ConocoPhillips Indonesia (COPI) dengan cara menaikkan harga jual gas COPI dari lapangan Grissik untuk wilayah Batam, Kepulau Riau kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Di sisi lain PT PGN tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga gas ke konsumen seperti ke PLN dan industri laimnya, karena tentu jika harga ke konsumen dinaikkan oleh Jonan, dia akan melanggar Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 yang meminta harga gas ke konsumen harus diturunkan supaya industri tetap dapat berporduksi secara ekonomis.
“Jangan mendukung apa yang dilakukan oleh Jonan. Jonan itu membiarkan asing untuk menjual bagi hasil di hulu itu dinaikkan. Memang pendapatan negara meningkat, tapi asingnya mendapat durian runtuh itu yang gas Conocophillip dan dipaksa PGN tidak boleh menailkan harga,” kata Direktur Iress, Marwan Batubara.
Kebijakan Jonan yang merugikan PGN dengan notabene sebagai BUMN, lalu memilih untuk menguntungkan perusahaan asing, menyebabkan keprihatinan bagi Marwan, bagaimana tidak? Selama ini PT PGN sebagai BUMN menjadi tumpuan untuk membangun infrastruktur gas. Melalui kuasa pemerintah, perusahaan itu ditugaskan membangun jaringan gas untuk mendukung program pemerintah.
Namun pada saat pembicaraan harga, pemerintah malah memaksa PGN agar merubah kontrak yang telah disepakati secara B to B jauh hari sebelumnya hanya untuk memberikan keuntungan yang lebih baik pada Conocophillip. Yang lebih mengherankan, tidak ada alasan logis yang mengharuskan harga itu dinaikkan, karena pada faktanya Conocophillip tidak melakukan pengembangan lapangan.
“PGN dibuat rugi demi Conocophillips, sementara PGN itu membangun jaringan transmisi dan jaringan disteibusi, kalau gini (harga beli dinaikkan) dari mana PGN dapat uang dan bagaimana dia mengembangkan jaringan gas ke depan? Kalau dia tidak dikasih kesempatan justru yang dilasih kesempatan Conocophillip. Nah ini Jonan bekerja untuk siapa ini Jonan?” Pungkas Marwan.
Pewarta : Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
