Bila Munaslub Golkar terjadi, maka setidaknya ada lima nama potensial menggantikan Setya Novanto yang saat ini tersangkut kasus e-KTP. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Pengurus DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Selasa (21/11) untuk membahas masalah mendesak demi penyelamatan partai. Hal ini menyusul penahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, ketimbang membahas penunjukkan pelaksana tugas (Plt) ketua umum yang tidak terdapat dalam mekanisme AD/ART partai, lebih baik rapat membahas usulan musyawarah luar biasa (Munaslub).
“Sebetulnya yang lebih penting, menurut saya, adalah tindakan penyelamatan Partai Golkar itu, ya harus ambil langkah-langkah organisasi secepatnya seperti yang disampaikan oleh para ketua-ketua DPD,” ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).
Ace menyebut, sudah ada delapan DPD I Partai Golkar yang telah mengusulkan dilakukan Munaslub. Dalam ketentuannya, usulan Munaslub dapat dilakukan jika terpenuhi 2/3 dari DPD 1 maupun DPD Partai Golkar se-indonesia.
“Saya dapat kabar yang sudah fix mengusulkan (Munaslub) sudah 8 dan bisa jadi akan terus bertambah, dan saya kira DPP harus mempertimbangkan usulan-usulan itu. Soal pelaksanaan Munaslub, saya kira itu yang mungkin akan kuat berkembang,” kata Anggota Komisi II DPR tersebut.
Karena itu, lanjutnya, jika pleno nantinya menyepakati dilakukan Munaslub maka sesuai dengan desakan DPD di daerah maka harus dilaksanakan Munaslub secepatnya. Sehingga tidak perlu membutuhkan Plt Ketum.
“Tinggal nanti rapat pleno tunjuk siapa ketua penyelenggara dan dia yang akan menghantarkan ke Munaslub itu. Sehingga kebutuhan adanya plt atau itu tidak menjadi keharusan, yang dibutuhkan adalah gimana caranya munas itu dilaksanakan secepatnya, supaya organisasi bisa berjalan sesuai fungsinya,” katanya.
Namun demikian, ia meminta agar semua kader partai beringin dapat terus menjaga soliditas dan kekompakkan.
“Jangan sampai tarik menarik soal Plt atau tidak plt menjadi masalah serius bagi pembenahan Partai Golkar pasca penahanan Pak Novanto;” katanya.

Nailin In Saroh

Artikel ini ditulis oleh: