Jakarta, Aktual.com – Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum ada perkembangan meski sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada akhir 2015.

“Komunikasi saya dengan pihak investor PLTB itu sekitar tiga bulan lalu, pihak sana saat itu menyatakan belum ada perkembangan yang positif,” kata Kepala Desa Srigading Bantul Wahyu Widodo di Bantul, Minggu (13/8).

Menurut dia, wilayah Desa Srigading merupakan salah satu desa di pesisir pantai selatan Bantul yang menjadi lokasi pembangunan kincir-kincir PLTB dari total sekitar 20 unit kincir yang dibangun di sepanjang pantai Bantul dari Samas sampai Pandansimo.

Baca Juga :  BUMD Ini Garap Minyak Lepas Pantai

Menurut dia, dari komunikasi dengan pihak investor asal Amerika Serikat (AS) itu diketahui bahwa investor cenderung pesimistis kalau proyek kerja sama dengan pemerintah pusat itu akan berlanjut karena kesulitan komunikasi atau manajemen dengan pemerintah.

“Kalau melihat nada-nadanya ada kecenderungan bisa gagal karena beliau (investor) sempat menanyakan barangkali dari desa bisa menolong untuk memberikan mediasi ke keluarga Keraton bagaimana mempercepat prosesnya,” katanya.

Baca Juga :  ESDM Naikkan Harga BBM, Namun Kerugian Ditanggung Pertamina

Menurut dia, pihak Keraton Ngayogyakarto memang memiliki pengaruh terhadap rencana pengembangan energi baru terbarukan untuk kebutuhan listrik Tanah Air sebab lokasi PLTB pantai selatan mayoritas menggunakan tanah Sultan atau Sultan Ground.

“Kalau dari pemerintah desa jelas tidak bisa akses ke sana (Keraton). Jadi kendalanya ada di manajemen, dan sampai sekarang perkembangannya masih kabur, padahal calon lokasi kincir PLTB sudah dipasang patok,” katanya.

Baca Juga :  PGN, Dulu Jual Tanah Buat Gaji Pegawai Sekarang Jadi BUMN Gas Terbesar di RI

Wahyu mengatakan, kalau dari pihak desa sudah menyatakan siap mendukung proyek PLTB itu karena setelah ada MoU pertama terkait proyek itu, pihaknya langsung melakukan komunikasi dengan warga pemilik lahan calon lokasi PLTB agar bersedia dipakai.

“Setelah MoU pertama kami sudah langsung bergerak ke para pemilik lahan termasuk di situ sudah ada surat perjanjian pernyataan bahwa mereka rela untuk dipakai lahan PLTB, dan sampai detik ini mereka menanyakan,” katanya.

(Ismed Eka Kusuma)