Puluhan massa yang tergabung dalam Indonesia Bergerak melakukan aksi Cap Jempol Darah dengan tagar #TolakAhok, Jakarta, Kamis (22/9/2016). Dalam aksinya Indonesia Bergerak dengan melakukan cap jempol darah sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah melukai banyak warga Jakarta dan aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Jakarta yang sudah menjadi korban keganasan Ahok selama menjabat sebagai Gubenur DKI Jakarta. AKTUAL/MUNZIR

Jakarta, AKtual.com – Budayawan Betawi Ridwan Saidi melontarkan pernyataan pedas terhadap pasangan calon petahana, terlebih kepada Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terkait sejumlah kebijakan yang merusak cagar budaya di tanah Betawi ini.

“Di seberang ini (warung daun) tepatnya di komplek Taman Ismail Marzuki masjid dirubuhkan oleh Jokowi-Ahok dan sampai sekarang tidak ada niatan untuk membangun kembali. Penggusuran warga pasar ikan, itu bukan tanah negara kenapa kemudian dirubuhkan itu tanah adat,” kata Ridwan dalam acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10).

“Lalampahan (naskah) Bujangga Manik itu ada tanah itu namanya Mandi Rancan, itu kantong-kantong komunitas dari abad ke 2 sebelum Masehi dan tidak ada lagi rencananya akan diapakan itu (pasar ikan,red),” tambah dia.

Ia menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap kebijakan yang akan dibuat, termasuk Jakarta sekalipun harus mengacu dan menghormati proses hukum yang ada. Terlebih, sambung dia, pada konteks penggusuran.

“Segala penggusuran yang dilakukan itu, harus ada dasar hukumnya,” sebut dia.

Selain itu, Ridwan membantah jika reklamasi yang dilakukan era kepemimpinan Ahok melenceng dari makna yang sebenarnya alias tidak sesuai dengan Keppres 1995. Dalam Keppres menjelasan jika reklamasi yang dimaksud adalah pengurukan pantau bukan offshore develompment.

“Soal rekalamasi, itu hanya manipulasi terhadap Keppres 1995, reklamasi yang disebut jelas pengerjanya pengurukan (pantai) bukan offshore development, tapi yang terjadi sekarang justru offshore develompement beda dengan pengurukan,

“Jadi tidak bisa dikatakan melanjutkan kinerja Fauzi Bowo, Foke itu konsepnya memberikan ijin prinsip untuk pengurukan. Lalu, apa yang mau dibanggakan dari Ahok ini, menurut hemat saya, serahkan kepada penduduk Jakarta, mereka cerdas,” pungkas Ridwan.

(Laporan: Novrizal Sikumbang)

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Novrizal Sikumbang
Editor: Eka