Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung Kemenlu, Pejambon, Jakarta, Senin (11/7). Menlu mengatakan Pemerintah terus melakukan upaya pembebasan tujuh anak buah kapal (ABK) yang disandera kelompok Abu Sayyaf serta melakukan koordinasi lebih lanjut tentang tiga WNI yang diculik oleh lima anggota kelompok bersenjata di Lahad Datu, Sabah, Malaysia pada Sabtu (9/7) malam. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Spt/16.

Manila, Aktual.com – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Center) harus mendapatkan mandat penuh dari negara anggota ASEAN untuk menjalankan misi kemanusiaan dan membantu pemulihan keadaan di Rakhine, Myanmar.

“Pada pertemuan ACC (ASEAN Coordinating Council), saya secara khusus membahas tentang AHA Center. AHA harus mendapat ‘full mandate’ dari seluruh negara anggota ASEAN,” kata Menlu Retno Marsudi saat ditemui di Manila, Minggu (12/11).

Menurut Menlu Retno, Menlu ASEAN harus lebih memperhatikan AHA Center karena AHA memiliki peran penting dalam upaya pemulihan keadaan dan pembangunan di negara bagian Rakhine.

“Para Menlu ASEAN harus memperhatikan AHA karena AHA memainkan peran semakin lama semakin penting,” kata dia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta kepada pemerintah Myanmar untuk memberikan akses penuh kepada AHA untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dan bantuan teknis serta untuk melakukan laporan perkembangan di Rakhine State.

“Pemerintah Myanmar sudah menyampaikan akan memberi akses untuk AHA,” ucap Menlu Retno.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi menyerahkan prakarsa Formula 4+1 kepada pemimpin Myanmar Daw Aung San Suu Kyi sebagai solusi untuk menangani krisis di Rakhine State.

Solusi Formula 4+1 untuk Rakhine State itu terdiri dari empat elemen utama, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Satu elemen lainnya adalah pelaksanaan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan.

Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di negara bagian Rakhine. Mekanisme penyaluran bantuan dipimpin oleh pemerintah Myanmar, namun melibatkan Palang Merah Internasional dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan negara anggota ASEAN lain.