Dari ki-ka: Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar rapat koordinasi penertiban impor berisiko tinggi di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Rapat tersebut terkait penanganan impor berisiko tinggi, salah satu strategi yang dilakukan Bea Cukai adalah dengan melaksanakan kegiatan taktis operasional melalui pengawasan kinerja internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum dengan Kementerian Lembaga, juga sinergi dengan asosiasi. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim utang pemerintah selalu dikelola berhati-hati dengan mengedepankan tata kelola yang berlaku.

“Pemerintah akan terus mengelola utang secara hati-hati dan bertanggung jawab sesuai standar pengelolaan yang dianut oleh negara-negara di dunia,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (27/7).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga akan menjaga tingkat utang agar tidak mengancam stabilitas perekonomian dan tidak menjadi beban yang tidak dapat dipenuhi.

“Dengan rasio utang terhadap PDB di bawah 30 persen, utang akan terus digunakan untuk investasi produktif, membangun infrastruktur, meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan,” katanya.

Menurut dia, pengelolaan utang yang baik tersebut akan mempertimbangkan sisi waktu penarikan utang, komposisi mata uang, jatuh tempo serta pengendalian kas pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara
Editor: Eka