BEM SI Gruduk Kantor Luhut Tolak Reklamasi Dilanjutkan. (ilustrasi/aktual.com)
BEM SI Gruduk Kantor Luhut Tolak Reklamasi Dilanjutkan. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Pengamat Pusat Kajian Maritim Untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, menyatakan masyarakat Ibu Kota Jakarta sebenarnya lebih membutuhkan moda transportasi yang memadai yang menghubungkan Jakarta dengan Kepulauan Seribu. Bukan pengurugan laut atau reklamasi.

Transportasi yang memadai akan memudahkan akses masyarakat ke beberapa wilayah di Kepulauan Seribu. Kemudahan akses transportasi ini diharapkan akan mempermudah aktifitas sehari-hari warga di Kepulauan Seribu, meningkatkan ekonomi, termasuk meningkatkan sektor pariwisata bagi Pemprop DKI.

“Bagi kami, yang diperlukan di Teluk Jakarta adalah memastikan adanya transportasi laut yang memadai bagi masyarakat Jakarta untuk bisa mengakses pulau-pulau yang ada, baik untuk kepentingan pariwisata atau untuk kepentingan yang lain,” ucap Abdul saat dihubungi Aktual, Rabu (1/3).

Selain peningkatan moda transportasi, pemerintah juga bisa memfasilitasi sektor pariwisata yang belum dikembangkan secara maksimal di Kepulauan Seribu. Jika keduanya dikembangkan dengan baik, Abdul optimis bukan saja meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga.

“Ini akan meningkatkan pengunjung yang nantinya akan bermuara pada peningkatan pendapatan daerah. Apakah itu untuk Kabupaten Kepulauan seribu maupun untuk secara keseluruhan Provinsi Jakarta,” ucap Abdul yang sebelumnya aktif di LSM Kiara itu.

Reklamasi sendiri, kata dia, seharusnya tidak dilanjutkan sejalan dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor 193/G/LH/2016/PTUN-JKT pada 31 Mei 2016 lalu yang membatalkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238/2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa dan menunda pelaksanaan SK Reklamasi hingga keluar putusan hukum tetap.

(Teuku Wildan)

Artikel ini ditulis oleh: