Para relawan PLN melakukan aksi Sosialisasi Tarif Listrik Tidak Naik kepada para pengunjung Car Free Day, di kawasan Bunderan HI, Jakarta, Minggu (10/9/2017). Dalam aksi Sosialisasi Tarif Listrik Tidak Naik, PLN mengajak masyarakat untuk mengetahui bahwa listrik tanpa subsidi bukanlah kenaikan tarif listrik. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian meminta pemerintah mengambil kebijakan untuk menanggulangi keuangan PLN yang kian memburuk akibat beban bisnis dalam penyediaan listrik yang tidak ekonomis.

Sebagaimana perkembangan saat ini, selain beban pembiayaan pembangunan pembangkit dan transmisi yang diemban oleh PLN tampa melalui dana APBN, biaya pokok produksi pembangkit (BPP) kian membengkak lantaran harga energi primer yang kian melambung.

Di satu sisi pemerintah tidak memperbolehkan penyesuaian tarif dasar listrik dan hanya menangguh atau memberikan subsidi kepada golongan 450 VA dan sebagian golongan 900 VA.

“Laba PLN turun dari tahun ke tahun, tentu performanya jadi turun. Sementara energi primer naik dan pemerintah menahan penyesuaian TDL. Jangan biarkan PLN bangkrut dan kita juga tidak ingin TDL naik pada masyarakat. Jadi harus ada kebijakan pemerintah melalui fiskal,” kata Ramson di Jakarta, ditulis Senin (22/1).

Adapun diketahui, hingga saat ini bauran energi dari kapasitas pembangkit terpasang yakni sebesar 60 GW, terdiri dari batubara 57,22 persen. Menyusul gas sebesar 24,82 persen, BBM 5,81 persen, Air 7,06 persen, panas bumi dan lainnya 5,09 persen.

Dengan komposisi yang didominasi batubara, sementara harga komoditas tersebut (energi primer) kian melambung, tentunya berimbas pada labah PLN. Pada tahun 2015 tercatat laba bersihnya Rp15,6 triliun. Tahun 2016 turun menjadi Rp10,5 triliun. Sedangkan untuk semester pertama 2017 hanya mencatat Rp2,3 triliun atau tidak mencapai target sebesar Rp6 triliun.

Reporter: Dadangsah Dapunta

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Dadangsah Dapunta
Editor: Eka