Jakarta, Aktual.Com – Kementerian PPN/Bappenas menyebut banyaknya utang yang digunakan untuk membangun proyek infrastruktur harus dibarengi dengan kondisi fiskal yang sehat. Karena jika tidak, bisa saja berpotensi gagal bayar atau default.
“Apakah utang kita bisa seperti Sri Lanka? Saya rasa kita itu kan tak ada yang menjaminkan aset negara untuk menarik utang. Cuma memang yang penting, posisi fiskal kita harus sehat. Tapu saya lihat (utang kita) tak akan gagal bayar,” jelas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Wismana Adi Suryabrata, di Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Menurutnya, dalam melihat utang terutama yang untuk infrastruktur harus berimbang. Yaitu cara berpikirnya dilihat dari daftar proyek infrastrukturnya kemudian dikaitkan dengan kebutuhannya itu berapa.
“Setelah itu baru kita kaji, kira-kira yang cocok itu menggunakan (utang) rupiah atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara),” jelas dia.
“Dan untuk menentukan berapa besaran SBSN-nya dan berapa utang luar negerinya (yang akan ditarik), itu kebijakan dari Menteri Keuangan,” imbuhnya.
Apalagi memang, kata dia, pemerintah juga memiliki pengelolaan dalam pembiayaan dan risiko. Kaya dia, ada risiko rendah tapi bunganya tinggi seperti SBN, juga ada risiko kurs tinggi tapi bunganya rendah seperti utang luar negeri.
“Nah, kebijakan itu harus ditimbang (oleh pemerintah). Sehingga bagi teman-teman di Kementerian Keuangan disebutnya sebagai efektif dan efisien. Dari situ baru ketahuan apa yang paling banyak didorong (oleh pemerintah),” tandas Wismana.
Belum lama ini, pemerintah Sri Lanka mengajukan penawaran debt for equity swaps atau menukar utang menjadi aset kepada pemerintah China. Hal ini dilakukan karena selama bertahun-tahun pemerintah negeri itu menggenjot utang untuk membiayai infrastruktur, tapi imbal hasil dari infrastruktur belum ada.
Sehingga, pemerintahnya tak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Dan mereka pun menawarkan ke China hak atas pengelolaan sejumlah infrastruktur terbesar yang ada di sana, termasuk Mattala International Airport sebagai ganti atas pembayaran utang oleh pemerintah Sri Lanka itu.
Pewarta : Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
