Gedung tersebut mulai dibangun sejak Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp195 miliar direncanakan memiliki 70 ruang pemeriksaan dan gedung penjara yang mampu menampung 50 orang, 40 pria dan sepuluh wanita.

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus bersama adiknya Zainal Mus, yang saat ini menjabat Bupati Banggai Kepulauan, sebagai tersangka pada Jumat (16/3).

Ahmad Hidayat Mus saat menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 dan Zainal Mus sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014 diduga melakukan korupsi terkait kasus pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009.

Penetapan Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka menambah deretan calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2018 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah itu.

Sebelumnya, KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima orang calon kepala daerah yaitu Bupati Jombang petahana sekaligus calon Bupati Jombang 2018-2023 Nyono Suharli Wihandoko pada 3 Februari 2018; Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae yang menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 11 Februari 2018; Bupati Subang, Jabar dan calon Bupati Subang 2018-2023 Imas Aryumningsih pada 13 Februari 2018.

Selanjutnya ada Bupati Lampung Tengah Mustofa yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung 2018-2023 yang diamankan pada 15 Februari 2018; terakhir ada mantan wali kota Kendari sekaligus calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, pada 28 Februari 2018.

Penetapan Ahmad Hidayat Mus sebagai sudah sesuai dengan janji Ketua KPK Agus Raharjo yang sempat mengatakan kepada awak media bahwa lembaganya akan mengumumkan tersangka calon Kepala Daerah pada pekan ketiga Maret 2018.

Hal tersebut dikatakannya seusai menghadiri peluncuran laporan tahunan KPK dengan mengundang semua “stakeholder” baik baik dari legislatif, yudikatif maupun eksekutif di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).

Bahkan dua hari kemudian tepatnya pada Rabu (14/3), Agus pun menyatakan KPK sudah menandatangani satu surat perintah penyidikan (sprindik) untuk calon Kepala Daerah.

Setelah itu, sempat ramai di kalangan awak media bahwa sprindik tersebut ditujukan untuk Ahmad Hidayat Mus.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Nebby