Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Totok Daryanto (kanan) dan Ketua Panja Harmonisasi Revisi UU KPK Firman Soebagyo (ketiga kanan) menerima pandangan Fraksi Gerindra yang diserahkan Aryo Djojohadikusumo dalam rapat pleno mengenai kelanjutan revisi UU KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2016). Meskipun rencana revisi itu dikecam oleh masyarakat karena akan melemahkan kewenangan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia, namun sembilan dari sepuluh fraksi di Baleg DPR menyetujui revisi UU KPK untuk dilanjutkan ke Sidang Paripurna dan hanya Fraksi Gerindra yang menolak dengan tegas.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan bahwa ada semacam pemaksaan mengenai kebijakan pemerintah melalui kementerian perdagangan yang membukan kran impor sebesar 500 ribu ton beras.

Sebab, pada Januari 2018 ini sudah memasuki musim panen raya yang puncaknya pada bulan Febuari nanti.

“Menteri Perdagangan terkait import beras sebanyak 500.000 ton beras yang terkesan dipaksakan. Karena, logika berpikirnya bahwa Oktober adalah musim tanam, dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Febuari,” kata Firman dalam keterangan tertulisnya dimuat Sabtu (13/1).

Bahkan, Firman mengaku berdasarkan atas informasi dan data yang didapat dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan.

Karena, ujar dia, faktanya Januari 2018 stok beras masih ada dimana – mana. Bahkan, harga baik menjelang lebaran dan natal tahun baru pun juga dapat terkendali.

“Oleh karena itu, kebijakan impor sangat mengecewakan dan patut dikecam keras kebijakan Mendag Enggartiasto yang semakin akan membuat kecewa dan mensengsarakan para petani. Kami sebagai anggota Komisi IV akan berkoordinasi dan monitoring baik ditingkat pasar dan petani,” pungkas politikus Golkar itu.

Laporan: Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Novrizal Sikumbang
Editor: Andy Abdul Hamid