Alat berat dioperasikan untuk mengeruk sampah dan limbah di aliran Sungai Citepus yang bermuara di Sungai Citarum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/3). Berdasarkan data Pemerintah Jawa Barat, setiap tahun diperkirakan sekitar 8.000 ton sampah mengotori Sungai Citarum dan daerah alirannya seperti Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus di Kota Bandung. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/kye/16

Bandung, Aktual.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun ini menggelontorkan dana Rp257 miliar untuk rehabilitasi lahan kritis dan sangat kritis di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk dan Citarum Jawa Barat.

Kondisi inilah yang menjadi penyebab bencana banjir bandang di Kabupaten Garut dan banjir tahunan di DAS sungai Citarum.

“Di sini ada bencana alam yaitu bencana banjir bandang di DAS Cimanuk, dan di citarum dan di das sanhi NTB. Yang 257 itu untuk rehabilitasi hutan dan lahan,” ucap Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian LHK, Hilman Nugroho, usai Rapat Tindak Lanjut Penanganan Pasca Bencana DAS Citarum Hulu di Gedung Sate, Bandung, Rabu (11/1).

Menurutnya, rehabilitasi itu berupa penanaman pohon di dalam kawasan hutan termasuk di luar kawasan hutan. Untuk DAS Cimanuk dan Citarum, lahan yang direhabilitasi sekitar 28ribu hektar dan di DAS Sari di NTB 6.000 hektar.

“Jadi nanti dananya dari pusat. Pusat itu punya UPT (unit pelayanan teknis) DAS Citarum, DAS Cimanuk,” katanya.

Dia berharap upaya tersebut bisa mengubah kawasan DAS menjadi lebih baik pada tiga atau empat tahun ke depan setelah dilakukan penanaman. Penanaman ditarget final tuntas pada tahun 2017 ini, dan dua tahun berikutnya masuk pada tahap perawatan.

“257 itu untuk tahun ini saja. Berikutnya ada di perawatan tahun pertama dan perawartan tahun berikutnya. Jadi selama tiga tahun tanaman itu bisa hidup,” ucap Hilman.

Disinggung soal upaya mencegah perambahan hutan, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke masyarakat luas melalui Tim Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Cimanuk dan Citarum yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Pencegahan akan dilaklukan oleh tim yang sudah ada tadi oleh Pak Gubernur. Samsat itu oke oke saja demi menyelesaikan masalah di daerah. Ini merupakan inisiatif yang bagus,” tambah dia.

Menurutnya, anggaran Rp257 miliar tersebut hanya untuk rehabilitasi daerah yang kritis dan sangat kritis. Sedangkan penanganan daerah yang potensial kritis akan didanai pada tahun berikutnya atau oleh pemerintah daerah dan provinsi.

“Untuk lahan yang sangat kritis nanti akan menggunakan sistem aeroseeding, yaitu penaburan benih melalui pesawat udara,” terangnya.

Hilman menambahkan, selain kedua DAS di Jawa Barat tersebut, pihaknya juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk merehabilitasi lahan DAS Sari di Bima Nusa Tenggara Barat.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan dalam rapat itu dibahas pula soal tahapan rehabilitasi lahan kritis di wilayah sungai tersebut.

“Tadi kita bicarakan di bulan Maret melakukan apa, April sampai Desember lakukan apa, dan yang mengerjakan siapa. Sudah tertata dengan bagus,” kata gubernur yang akrab disapa Aher ini.

Soal Samsat DAS Citarum-Cimanuk, Menteri LHK berperan sebagai pembina, Gubernur Jawa Barat sebagai ketua, Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Jabar dan Kajati Jabar sebagai wakil ketua, dan Kepala Dinas Kehutanan Jabar sebagai ketua harian.
Laporan : Muhammad Jatnika

()