Menteri BUMN Rini Soemarno banyak menempatkan orang-orang pemerintah dari eselon I atau II untuk rangkap jabatan menjadi komisaris di perusahaan pelat merah. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Rini Soemarmo, dianggap sudah harus dilengserkan dari Kabinet Kerja Jokowi-JK. Rini telah terbukti tidak dapat mendongkrak kinerja BUMN sebagai perusahaan negara yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

Hal ini diungkapkan Koordinator Lingkar Muda Nusantara, Asbit Panagara melalui keterangan tertulis yang diterima Aktual, Kamis (27/7). Asbit justru menilai, Rini kerap menjadi beban politik bagi Presiden Joko Widodo.

“Dari sisi kinerja Rini tak mampu menahan arus kerugian BUMN Karya yang selalu naik setiap tahun. Terakhir kerugian mencapai Rp41 triliun,” kata dia.

Oleh karena itu, Asbit beranggapan bahwa sudah sepantasnya jika Rini diberhentikan sebagai Menteri BUMN.

“Dalam hal profesionalitas, menteri BUMN layak diganti mengingat kinerjanya yang tidak maksimal dan selalu menjadi beban politik presiden,” jelasnya.

Selain itu, Asbit juga mengkritik Rini karena tak kunjung menunjuk orang untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Komersial dan Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI. Padahal, perusahaan plat merah tersebut cukup vital karena berkaitan dengan moda transportasi yang dipakai oleh masyarakat Indonesia.

“Lalu Rini mengangkat orang-orang bermasalah sebagai staf khusus resmi, seperti Ahmad Bambang yang sudah beberapa kali diperiksa dalam kasus korupsi,” pungkasnya.

Teuku Wildan

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Teuku Wildan
Editor: Arbie Marwan