Jakarta, Aktual.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut selama ini pemerintah sudah banyak menggenjot proyek-proyek infrastruktur, namun masalahnya pendanaan dari APBN sangat terbatas. Untuk itu diminta harus lebih banyak mencari dumber pendanaan lain seperti dari pasar modal.
“Jika keseluruhan pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut mengandalkan APBN, tentunya tidak akan mencukupi. APBN yang tersedia dalam 5 tahun diperkirakan hanya Rp1.500 triliun, sementara kebutuhan pembangunan diperkirakan lebih dari Rp5.000 triliun,” ucap Ketua OJK, Wimboh Santoso di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (13/8).
Pembangunan berbagai sarana infrastruktur pendukung, kata Wimboh, seperti pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, jalur kereta api, dan bandara, semuanya tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara di sisi lain, mulai terbatasnya pembiayaan dari sektor perbankan yang cenderung berjangka pendek.
“Lalu darimana kita peroleh tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur tersebut? Salah satu strategi yang saat ini dipilih adalah melalui pemanfaatan berbagai instrumen pembiayaan di sektor pasar modal,” kata dia.
Mulai dari instrumen konvensional seperti saham dan obligasi hingga berbagai instrumen investasi seperti Dana Investasi Infrastruktur berbentuk KIK, Efek Beragun Aset (EBA) termasuk EBA Surat Partisipasi, Dana Investasi Real Estate baik yang konvensional maupun Syariah, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Reksa Dana Target Waktu, Dana Investasi Multi Aset berbentuk KIK.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
