Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meyampaikan sambutan saat peresemian Klinik Elektronik Laporan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (e-LHKPN) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Program kerjasama DPR dan KPK membentuk klinik e-LHKPN untuk mempermudah anggota DPR mengisi dan memperbaharui LHKPN. Pengisian LHKPN menggunakan system online. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Pimpinan DPR menunggu Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) diundangkan menjadi undang-undang oleh pemerintah.

Setelah itu baru bisa dilaksanakan pelantikan Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan, kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/2).

“Sampai Selasa (13/2) sore ini kami belum menerima nota bahwa UU MD3 diundangkan namun saya mendengar sedang diproses,” katanya.

Dia mengatakan kalau Selasa malam UU MD3 sudah diterima DPR, Rabu (14/2) bisa dilaksanakan yaitu dapat dilakukan pelantikan Wakil Ketua DPR yang baru dari PDI Perjuangan.

Bambang mengatakan Pimpinan DPR sudah berkirim surat kepada Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan untuk segera mengirimkan nama calon Wakil Ketua DPR.

“Kami juga sudah bersurat kepada PDI Perjuangan untuk segera mengirim nama berdasarkan nanti surat yang akan dikirim ke Istana,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Presiden terkait persetujuan Perubahan Kedua UU MD3 menjadi Undang-Undang yang ditandatanganinya setelah Rapat Paripurna DPR pada Senin (13/2).

Karena itu Fadli menilai Pimpinan DPR menunggu UU MD3 diundangkan sehingga bisa ditindak lanjuti dengan pelantikan Pimpinan DPR yang baru.

“Tergantung jawaban pemerintah, kalau memang cepat bisa saja. Kalau belum kami menunggu masa sidang yang akan datang,” katanya.

Dia memahami kalau PDI Perjuangan ingin prosesnya segera dilaksanakan namun saat ini prosesnya tergantung pemerintah.

ANT