Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta menyadari posisi pesantren sebagai garda terdepan untuk menjawab tantangan radikalisme dan trans-ideologi yang dinilai semakin menemukan tempatnya di Indonesia. Selain peran pesantren untuk memberdayakan ekonomi pesantren dan masyarakat.

“Kita semua merasakan, radikalisme dan trans-ideologi semakin menancapkan kukunya di Indonesia. Dan, yang paling merisaukan, penganutnya adalah anak-anak muda yang terdidik. Mereka menjadi simpatisan, bahkan pengikut setia gerakan radikalisme,” ujarnya dalam Rakernas Ikatan Pesantren Indonesia di Asrama Haji Jl Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Jumat (19/5).

Didampingi Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Zaini Ahmad, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Pasuruan, Jawa Timur, Oesman menyatakan banyak masalah dihadapi masyarakat daerah. Dari kemiskinan, kesenjangan, dan keamanan, yang mendorong kita untuk bergandengan tangan. Oleh karena itu, sejak awal Oesman mendukung berdirinya Ikatan Pesantren Indonesia.

“Karena saya sangat menyadari posisi pesantren sebagai garda terdepan untuk menjawab tantangan yang kita hadapi,” katanya.

Selaku Ketua DPD RI, Oesman berterima kasih kepada jajaran pengurus IPI karena berkesempatan untuk memberikan pengarahan, karena di samping bisa bertatap muka dan bersilaturahim dengan jajaran pengurus IPI dan keluarga besar pesantren Indonesia, dia juga bisa menyampaikan berbagai masalah kebangsaan, utamanya agenda kemajuan masyarakat daerah.

Menurutnya, sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan di daerah, DPD RI dibentuk sebagai lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional. “Jadi, kami di DPD RI ini, tidak lepas dari upaya memajukan daerah. Kita memiliki niat dan tujuan yang sama, yaitu memajukan masyarakat, khususnya di daerah,” jelasnya.

Selain radikalisme dan trans-ideologi, Oesman mencatat beberapa tantangan saat ini dan ke depan. Tantangan pertama, pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat. Hitung-hitungnya dari 10 persen masyarakat yang miskin, kebanyakan umat Islam. Untuk memperkuat ekonomi umat, diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi pesantren.

Di samping dibekali ilmu pengetahuan agama, para santri juga dibekali kemampuan mengakses ekonomi. Makanya, sangat relevan jika forum silaturahim Rakernas IPI bertema ‘Ekonomi Santri Indonesia Menuju Era Digital’.

Tantangan kedua adalah radikalisme dan trans-ideologi yang dinilai semakin menemukan tempatnya di Indonesia.

“Kita semua merasakan, radikalisme dan trans-ideologi semakin menancapkan kukunya di Indonesia. Dan, yang paling merisaukan, penganutnya adalah anak-anak muda yang terdidik. Mereka menjadi simpatisan, bahkan pengikut setia gerakan radikalisme,”

Oleh karena itu, Oesman menyambut upaya IPI yang menggelar diskusi bertema ‘Menangkal Radikalisme dan Memupuk Semangat Nasionalisme NKRI Lewat Pesantren’.

Tantangan ketiga masalah nasionalisme. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia menghadapi globalisasi yang menyebabkan masyarakat Indonesia mudah terpengaruh ideologi selain Pancasila. Dia berharap, IPI bisa ambil bagian meningkatkan nasionalisme yang berpegang pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

“Kita bersyukur, para pendiri negara merumuskan dan berkonsensus untuk menjadikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi landasan untuk berbangsa dan bernegara. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau negara kita ini tidak disangga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, bisa runtuh berantakan,” tutupnya.

(Soemitro)