“Jadi uang APBN itu akan lebih banyak masuk ke infrastruktur-infrastuktur yang ROI (return on investment-nya)single digit,” kata dia.

Kebijakan itu, kata dia, pemerintah sedang meninjau kepemilikan saham BUMN dalam konsorsium di proyek tersebut. “Iya sedang kita kaji ya, minggu depan mungkin akan kita dapat jawabannya. Nanti Menteri BUMN (Rini Somerno) yang lapor ke Presiden. Dan Presiden akan mengevaluasinya, baru diputuskan,” klaim dia.

Sebelumnya, Rini Soemarno menegaskan, proyek kereta cepat memuat klausul perjanjian yang dilakukan dengan China Development Bank (CDB). Di mana klausul itu mewajibkan target minimum pembebasan lahan sebanyak 53% agar bisa mengajukan pinjaman.

Saat ini, tuturnya, Pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diklaim telah melampaui target minimal 53%. “Iya, sudah sebanyak 55%,” ucap Rini.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka