Impor beras dan kedaulatan pangan. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, ‪Aktual.com‬ – “Pangan merupakan soal mati hidupnya bangsa… buat apa kita bicara tentang politik bebas kalau kita tidak bebas dalam hal urusan beras, yaitu selalu minta tolong beli beras dari bangsa-bangsa tetangga?… Politik bebas, prinstop, keamanan, masyarakat adil dan makmur mens sana in corpore sano semua itu menjadi omong kosong belaka, selama kita kekurangan bahan makanan” -Ir. Soekarno-

Pernyataan di atas merupakan kutipan dari pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno saat peletakkan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang pada hari ini kita kenal dengan nama Institute Pertanian Bogor, pada 27 April 1952.

Dalam kesempatan tersebut, Bung Karno mengakui jika Indonesia memang belum dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tiga tahun pasca diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Kondisi ekonomi yang tertatih akibat perang pun berbanding lurus dengan kosongnya stok pangan di tanah air.

Pada masa itu, naiknya harga beras dan bahaya kelaparan yang mengintai rakyat memang tengah ramai diberitakan media massa.

Dalam pidatonya, Bung Karno memang mengakui jika Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi semua rakyatnya. Namun, ia tidak berpangku tangan dan tidak ingin keran beras impor terus terbuka dan merajalela.

Tragisnya, kondisi demikian masih terjadi hingga kini. Sehingga pidato Bung Karno pada masa itu pun masih relevan untuk ditilik dan dikaji dalam permasalahan pangan hari ini.

Dua bulan belakangan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito pun mengeluarkan alasan klise, yakni demi mengamankan stok beras di dalam negeri.

“Saya tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan,” ujar Enggartiasto dalam konferensi pers di kantornya, 11 Januari 2018 lalu.

Keringat Petani Dibalas Impor Pemerintah

(Nebby)