Jakarta, Aktual.com – Badan Pusat Stastistik (BPS) menyebut, laju ketimpangan di era pemerintah Joko Widodo (Jokowi) masih belum membaik. Kendati turun selama enam bulan ini, tapi tak signifikan.

Sejak September 2016 yang berada di posisi 0,394 menjadi 0,393 di Maret 2017. Hal ini mengindikasikan kurang kuatnya pertumbuhan ekonomi dan kebijakan selama enam bulan terakhir pemerintahan Jokowi itu.

Baca Juga :  Menteri BUMN Satukan ATM Bank BUMN, Ini Kata Bos Bank Mandiri

“Karena faktanya, tingkat ketimpangan  pengeluaran penduduk Indonesia diukur dari rasio gini di angka 0,393. Angka itu cuma menurun sebesar 0,001 poin jika diukur dari rasio gini September 2016 di angka 0,394 poin,” ujar Kepala BPS, Suhariyanto, di Jakarta, Senin (17/7).

Jika dilihat dari wilayahnya, kata dia, ketimpangan pengeluaran di perkotaan lebih tinggi dari di perdesaan. Di perkotaan ketimpangannya mencapai 0,407, sedang untuk ketimpangan di desa sebesar 0,320.

Baca Juga :  WKSI: Gegara Yunani, Rupiah Diprediksi Kembali Melemah

“Ketimpangan di desa masih naik dibanding enam bulan sebelumnya yang di posisi 0,316. Apalagi masalah ketimpangan ini menjadi isu dunia. Sehingga kebijakan pemerintah harus efektif,” kata dia.

Jika dilihat dari distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,12 persen. Artinya, pengeluaran penduduk masih berada dalam ketimpangan rendah.

“Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat 16,04 persen atau di kategori sedang. Sementara untuk daerah perdesaan angkanya 20,36 persen yang berarti masuk kategori rendah. Itu masuk dari kaca mata distribusi pengeluaran. Tapi tetap harus menjadi perhatian serius,” terangnya.

Baca Juga :  Ancam Gugat Pemberi Rokok, Budayawan: YLKI Arogansi Satu Budaya

(Busthomi)

(Arbie Marwan)
BAGIKAN