Kapolri Jendral Tito Karnavian saat akan mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Komplek Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (23/05). Dalam raker ini sejumlah persoalan yang sedang ramai akan ditanyakan wakil rakyat, seperti Kekerasan Akpol, Habib Rizieq hingga Pesta Gay yang terjadi di Kelapa Gading. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menempuh jalur politik menyusul adanya ancaman dari DPR untuk tidak membahas anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kan sudah saya sampaikan teman-teman DPR harus jelas, lebih konsultasi dan diskusi,” kata Tito di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Selasa (20/6).

Menurut dia, pihaknya akan menyiapkan tim untuk melakukan komunikasi politik terkait masalah penolakan memanggil paksa tersangka kasus pemberian keterangan palsu Miryam S Haryani ke Pansus Angket KPK.

Ia mengatakan akan ada tim dari Divisi Hukum Polri yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Syafruddin dalam tim komunikasi politik itu. Nantinya, tim tersebut, akan menjelaskan mengenai aspek hukum Undang-undang MD3

“Ada pak Wakapolri dan tim hukum akan melakukan komunikasi politik untuk menjelaskan mengenai aspek hukum MD3,” ucap Tito.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Nebby