Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi pengurus partai memberikan keterangan pers terkait Ketua Umum GMNI Ahmad Basarah (kiri) sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur pengganti Abdullah Azwar Anas di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (9/1). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan sinyal kepada kader PDIP Ahmad Basarah sebagai calon Wakil Gubernur yang akan mendampingi Calon Gubernur Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur 2018. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ditetapkannya tiga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini membuat Petinggi Partai Banteng merasa tidak puas.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, menuding tidakan KPK tidak itu hanyalah kepentingan politik praktis dan bukan atas dasar objektifitas langkah hukum semata.

“Ada aspek-aspek politik yang kuat, di mana setelah kami berdialog dengan tokoh-tokoh, mereka mengatakan ini terkait dengan kontestasi pilkada. Jadi bukan kami yang mengatakan,” ujar Hasto usai melepas peserta mudik bersama PDIP di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6)

Hasto menyampaikan, aspek politik itu sangat terlihat saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan di Blitar dan Tulungagung. OTT tidak dilakukan secara langsung terhadap Ketua DPC PDIP Blitar sekaligus Bupati Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, dan calon bupati Tulungagung petahana dari PDIP Syahri Mulyo. Setelahnya, barulah berkembang kedua kader itu terkena OTT hingga benar-benar ditahan KPK.

“Ada kesan yang dibangun, seolah-olah yang ditarget di OTT adalah kepala daerah kami,” ujar Hasto.

(Dadangsah Dapunta)