Rizal Ramli

Jakarta, Aktual.com – Perekonomian saat ini yang bergerak stagnan di kisaran 5 persen, salah satunya penyebabnya yakni daya beli masyarakat yang terus menurun. Kendati konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar pertumbuhan, tapi trennya terus menurun.

Lemahnya daya beli ini pemicu terbesarnya adalah pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) kapasitas 900 volt ampere (VA). Sehingga harga TDL-nya menjadi naik. Kondisi itu dianggap telah menurunkan daya beli.

Kondisi memprihatinkan di tataran mikro ternyata tak sebagus juga dengan kondisi makronya. Untuk itu, menurut ekonom senior Rizal Ramli, kondisi saat ini bukan suatu anomali, dimana kondisi mikro melemah, tapi kondisi makro masih bagus. Justru, kata Rizal, makro dam mikro ekonomi sama-sama sedang terpuruk.

Baca Juga :  RUPST Tunjuk Tito Sulistio Jadi Dirut BEI

“Ngawur jika disebut anomali ekonomi, yaitu makro bagus tapi mikro jelek. Justru saat ini makronya tidak bagus-bagus amat. Karena pertumbuhan ekonomi biasanya di level 6 persen dan sekarang stagnan sekitar 5 persen,” jelas RR, sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis (10/8).

RR menegaskan, di negara lain yang pengelolaan ekonominya lebih baik, jika terjadi kelesuan dan kemerosotan ekonomi, maka pemerintah akan melakukan pelonggaran moneter, diskon, serta peraturan agar masyarakat bisa bernafas, dan jika sudah dalam keadaan ekonomi normal maka bisa ditekan lagi.

“Karena selama ini, perlambatan ekonomi telah berdampak penurunan daya beli masyarakat. Ini terjadi karena ada kebijakan ekonomi yang konservatif dengan melakukan pengetatan di sejumlah posisi, termasuk pengetatan subsidi,” jelas Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.

Baca Juga :  Setnov Sambangi Kantor Pikiran Rakyat, Demi Kemenangan Golkar di Jabar

Jadi menurut dia, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menggenjot perekonomian. Salah satunya dengan melakukan revaluasi aset BUMN. Dan RR sendiri saat menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya di pemerintahan Jokowi telah melakukan revaluasi aset terhadap 16 BUMN, sehingga nilainya bertambah menjadi Rp800 triliun dan penerimaan pajaknya 4% senilai Rp32 triliun.

“Bayangkan kalau 160 BUMN ikut revaluasi aset, maka akan bisa naik menjadi Rp2.500 triliun, dan pajaknya Rp100 triliun atau akan lebih besar pendapatannya dari program tax amnesty,” tandas dia.

Untuk itu, secara spesifik dia menegaskan ada sejumlah jurus yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen dalam waktu kurang dari 2 tahun itu.

Baca Juga :  Menuju Krisis Ekonomi, Jokowi Keluarkan Paket Ekonomi

Dia menjelaskan jurus-jurus memperbaiki ekonomi itu. Pertama, memompa ekonomi dengan tidak menggunakan instrumen APBN namun menggunakan cara seperti revaluasi aset, security asset, Built Operation Own (BOO), dan Build Operate Transfer (BOT).

Kedua, memompa daya beli masyarakat dengan menghapus sistem kuota dengan sistem tarif yang akan membuat harga menjadi kompetitif dan murah. Ketiga, menggenjot kredit dengan mengubah skema kredit bukan hanya untuk pengusaha kelas atas, tapi memberi alokasi yang lebih besar untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Sedang yang keempat, memompa kebijakan terobosan, bukan kebijakan asal menerbitkan paket kebijakan ekonomi saja,” tutup RR.

Pewarta : Busthomi

(Dedy Kusnaedi)
BAGIKAN