Juru Runding Diminta Pikirkan Nasib Golkar

Jakarta, Aktual.co —Dua kubu yang berseteru di Partai Golkar, kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie, belum menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri konflik dengan islah. Sejumlah hal belum disepakati. Bahkan, kedua kubu menempuh jalur hukum dengan saling melaporkan satu sama lain. Konflik yang berkepanjangan ini mengancam nasib keikutsertaan Golkar dalam pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan dimulai pada akhir Februari mendatang. 
Fungsionaris DPP Partai Golkar Taufiq Hidayat meminta kedua kubu bersatu dan tidak mengabaikan agenda strategis partai yang sudah di depan mata.  “Kalau konflik juga belum selesai dan posisi hukum kepengurusan DPP partai Golkar belum jelas maka Partai Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada,” kata Taufig, Rabu (14/1). Dari sisi regulasi pilkada, kata Taufiq, penyelenggara pemilu akan menverifikasi legalitas kepengurusan DPP terlebih dahulu sebelum menetapkan  bakal calon yang ditetapkan  Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I dan tingkat II. Jika tidak melakukan langkah tersebut, KPU bisa terancam digugat oleh partai politik yang bersangkutan akibat putusan yang belum jelas legalitasnya. 
“Jadi konteks masalah ini, bukan hanya kesepakatan antarjuru runding  Partai Golkar tentang tafsir UU Pilkada. Tapi ini sudah meliputi prosedur kerja dari penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP,” ujarnya.  Karenanya, lanjut dia, para juru runding DPP Partai Golkar harus memperhatikan kepentingan 208 Daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada 2015.  Jika sampai akhir Februari belum ada kepastian legalitas kepengurusan DPP Partai Golkar, sudah pasti DPD I dan DPD II tidak bisa ikut mengajukan bakal calon kepala daerah.
“Kami minta KPU, Bawaslu, dan DKPP memahami kondisi tersebut. Ini soal prosedur pilkada yang harus dilalui,” kata mantan Wakil Ketua RUU Pansus Pemilu itu.  Taufiq juga mengusulkan Munas Bersama Partai Golkar sebagai jalan yang paling cepat dan demokratis mengatasi dualisme kepengurusan tersebut.  “Kami minta para tokoh Golkar untuk lebih fokus pada jalur politik dalam menyelesaikan masalah ini,” katanya.