Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara khusus dengan Kantor Berita Antara, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/7). Presiden Jokowi membahas sejumlah isu, antara lain pertumbuhan ekonomi, potensi investasi, serta toleransi dan persatuan bangsa. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/pd/17.

Jakarta, Aktual.com – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (perppu) mengenai organisasi massa (ormas) dinilai banyak pihak sebagai upaya untuk memberangus ormas-ormas Islam. Terkait banyaknya penolakan dari masyarakat tentang penerbitan Perppu tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan pihak-pihak yang tak sepakat untuk menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mereka yang tidak setuju dengan Perppu Ormas, silakan dibawa ke jalur hukum,” ujar Presiden Jokowi Jakarta, Minggu (16/7).

Baca Juga :  Ahok-Djarot Sebagai Penerus Jokowi Gagal, Rakyat Pilih Anies-Sandi

Presiden Jokowi menyampaikan sebagai negara hukum, dirinya tidak masalah apabila masyarakat menggugat ke MK. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah ingin Indonesia tetap utuh dan akan tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Pemerintah menegaskan tak akan tunduk terhadap ormas yang hendak mengganti Pancasila sebagai ideologi negara dengan ideologi mana pun.

“Kami hanya menginginkan negara kita tetap utuh,” jelasnya.

Baca Juga :  Menkopolhukam sebut Indonesia Pantau Konflik laut China Selatan

Untuk diketahui, pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terkait ormas yang berlaku efektif menggantikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Perppu baru tersebut saat ini masih dalam tahap evaluasi di fraksi-fraksi DPR.  (ant)

(Ismed Eka Kusuma)
BAGIKAN