Jokowi dan Sby

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuat telinga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdengung kencang melalui sentilan kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintahan sebelumnya. Menurut Jokowi, pada pemerintahan SBY dengan menggelontorkan subsidi BBM lebih dari Rp340 triliun, tidak mampu menyeragamkan harga BBM menjadi satu harga di seluruh pelosok negeri. Sebaliknya, di tangannya dia mengklaim mampu menyeragamkan harga BBM menjadi satu harga di penjuru pelosok negeri.

Karenanya pada acara workshop anggota DPRD dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 15 Mei lalu, Jokowi menegaskan bahwa kritik kepadanya atas kebijakan BBM, tidak bernilai objektif dalam menyikapi suatu permasalahan. Dia merasa kebijakannya lebih berhasil dibanding kebijakan presiden ke-6 pendahulunya yang memberikan subsidi begitu besar dan menyempitkan ruang fiskal pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).

“Dulu subsidi sampai Rp340 triliun, kenapa harga BBM tidak bisa sama, ada apa, kenapa tidak ditanyakan! Sekarang subsidi sudah nggak ada untuk BMM (Premium), tapi harganya bisa sama!” kata Jokowi.

Sontak pernyataan itu mendapat respon dari SBY melalui akun twitternya, pasalnya dari beberapa kesempatan lainnya, Jokowi berulang kali terkesan menyudutkan SBY dengan membanding-bandingkan kebijakannya dengan kebijakan pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan SBY. Adapun dari pembicaraan Jokowi kali ini, setidaknya direspon melalui 5 tweetan berikut ini oleh SBY:

“Saya mengikuti percakapan publik, termasuk di media sosial, menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang salahkan kebijakan SBY 5 tahun lalu”

“Pak Jokowi intinya mengkritik dan menyalahkan kebijakan subsidi untuk rakyat dan kebijakan BBM, yang berlalu di era pemerintahan saya”
“Saya minta para mantan menteri dan pejabat pemerintah di era SBY, para kader demokrat dan konsituen saya, tetap sabar”

“Tentu saya bisa jelaskan, tapi tak perlu dan tak baik di mata rakyat. Apa lagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik dan ekonomi ”
“Justru kita harus tetap bersatu padu. Juga makin rukun. Jangan malah cekcok dan beri contoh yang tidak baik kepada rakyat, malu kita”

Kicauan SBY tersebut sempat menjadi viral di lini masa dan mendapat tanggapan beragam dari warga net. Lalu, apa sebenarnya esensi dan manfaat bagi publik atas sikap pemerintahan yang saling menyalahkan? Kemudian, apa itu program BBM Satu Harga yang menjadi ‘dagelan dan manuver politik’ menuju 2019?

Muhammad Nasir dari Komisi VII DPR-RI yang diantaranya membidangi sektor energi mengatakan, tidak patut pemerintah menyalahkan satu sama lain. Menurutnya, sebuah negara merupakan keberlanjutan proses pembangunan yang tidak terpisahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat, hanya saja setiap rezim menghadapi tantangan yang berbeda dan tentunya strategi yang juga berbeda.

“Sebenarnya tidak perlu menyalahkan pemerintah sebelumnya dan membanding-bandingkan, Pak Jokowi fokus saja melanjutkan proses pembangunan dan memperbaiki yang ada,” kata Nasir.

Selanjutnya…
Benarkah BBM Satu Harga Merupakan Program Pendobrak?

(Dadangsah Dapunta)