Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo disarankan menjadikan momentum pergantian di kabinetnya untuk bersih-bersih dari personil, yang performanya tidak bagus dan tersangkut perkara hukum.
Hal itu terkait dua posisi menteri yang akan mengalami pergantian yakni Khofifah Indar Parawansa selaku menteri sosial yang kini sudah menjadi calon gubenur Jawa Timur, dan Airlangga Hartanto selaku menteri industri yang kini menjabat sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.
“Dalam perkara korupsi sesuai UU Tipikor tahun 2002 besar atau kecil jumlahnya tetap korupsi. Jadi indikasi Yasona Laoly selaku menteri hukum dan HAM terlibat mega korupsi e-KTP sangat besar,” kata Presidium Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Pemerintahan Bersih (Kompas) Yonfi Saputra dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/1).
Sebab, sambung Yonfi bila tidak dilakukan reshufle terhadap Yasonna justru akan mejadi beban dan memperburuk citra presiden itu sendiri.
“Tentu ini jadi beban Presiden Jokowi yang ingin Nawa Cita dan Good Governance di tegakan, jangan sampai Presiden Jokowi ketempelan (aura negatif) Yasona Laoly,” sebut dia.