Presiden menghadiri Peresmian Pembukaan Muktamar XII Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh Al Mu’tabaroh An Nahdliyyah (JATMAN) dan Halaqoh II Ulama Thoriqoh Luar Negeri, yang digelar di Pendopo Kajen, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – “Saya adalah orang yang sangat berbahagia. Karena kemurnian kerjasama antar partai sampai detik ini tidak pernah berbicara soal Menterinya siapa dan Cawapresnya siapa. Ini kemurnian kerjasama yang inilah yang akan terus kita kawal…”.

Pernyataan di atas adalah ucapan yang dilontarkan oleh Joko Widodo pada kantor DPP PDIP, Jakarta, 14 Mei 2014 silam. Saat itu, Jokowi masih berstatus sebagai Calon Presiden.

Ucapan di atas tentu mengingatkan kita tentang betapa Jokowi dan sekelompok partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah menggembar-gemborkan nihilnya politik transaksional, atau bahasa yang ngetren saat itu adalah koalisi tanpa syarat.

Ketika itu, Jokowi meminta untuk saling menjaga kemurnian kerja sama politik yang ada di antara tiga parpol yang menjadi pengusungnya. Tiga parpol yang menjadi pengusung Jokowi pada saat itu adalah PDIP, Nasdem dan PKB.

Sayangnya, ucapan itu tak terbukti. Saat mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober 2014, nyatanya Jokowi tetap mengambil 14 menteri dari parpol. Jika ditambah dengan Kepala Staf Presiden yang dijabat Luhut Binsar Pandjaitan, maka terdapat 15 orang parpol yang masuk dalam Kabinet Kerja saat pertama kali diumumkan.

Perdebatan mengenai koalisi tanpa syarat ini sendiri masih berlanjut ketika sejumlah parpol eks Koalisi Merah Putih (KMP), yang mengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014, resmi bergabung dalam pemerintah dalam rentang waktu yang berbeda. Tiga parpol eks KMP yang akhirnya bergabung ke dalam koalisi pemerintah adalah PPP, Golkar dan PAN.

Belakangan ini, adanya politik transaksional juga diisyaratkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini dalam beberapa bulan ini tengah giat mengkampanyekan sebagai Cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019.

Ia bahkan telah meresmikan sejumlah posko di beberapa daerah sembari melontarkan ‘ancaman’ terhadap Jokowi. Dalam sebuah program yang ditayangkan salah satu stasiun televisi nasional pada Februari 2018 misalnya, Cak Imin mengungkapkan adanya perdebatan dalam kalangan kyai-kyai NU.

“Kalau mau jujur, di kalangan ulama dan kyai (NU) terbelah, ada yang pokoknya (pilih) Pak Jokowi, ada juga yang bilang sudah saatnya pilih calon presiden alternatif,” ucapnya.

Tiga bulan berselang, keponakan dari Gus Dur ini pun kembali menebar ‘ancaman’ kepada Jokowi. Kali ini, ucapan yang dilontarkan oleh Cak Imin tampak lebih kasar dari sebelumnya.

“Saya cuma bisa mengingatkan, kalau bukan saya (cawapresnya) dikhawatirkan (Jokowi) bisa kalah,” ujar Cak Imin dalam sebuah acara yang diadakan Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, Sabtu (5/5).

Secara tersirat, Cak Imin menyatakan bahwa Jokowi sangat membutuhkan sosok dari kalangan religius untuk mendampinginya dalam Pilpres nanti. Ia mencontohkan sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sosok lain yang disebut kandidat Cawapres Jokowi, yang disebutnya memiliki segmentasi pemilih yang sama dengan Jokowi, yaitu nasionalis.

“Kalau Jokowi dan AHY kan sama-sama ceruknya, bukan kalangan Islam,” bebernya.

Baru-baru ini, Cak Imin menemui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Pertemuan yang diadakan di rumah dinas Menteri Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (8/5) ini, diadakan malam hari, sekitar 21.30 WIB, waktu yang tidak biasa untuk pertemuan di antara dua orang Ketua Umum parpol di Indonesia.

Bersambung ke halaman berikutnya

(Teuku Wildan)