Jakarta, Aktual.com — Chairman PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), Sahala Lumbangaol mengatakan bahwa pihaknya belum memikirkan langkah apa yang akan diambil jika dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami default atau kegagalan.
“Tidak ada jaminan pemerintah tidak ada jaminan korporasi. Saya melihatnya tidak ada isu default di sini. Kita tidak berpikir untuk itu, jadi biasanya kalau default tentunya bank (CDB) yang akan ambil alih, bukan negara,” kata Sahala di Jakarta, Jumat (16/10).
Staf Khusus Menteri BUMN itu menjelaskan, aset perusahaan BUMN yang termasuk dalam Konsorsium akan menjadi jaminan proyek tersebut. Sehingga jika proyek tersebut gagal dibangun, maka aset konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, PT KAI, dan PT PN VIII akan diambil oleh China Development Bank.
“Aset BUMN dijaminkan dari joint venture kereta cepat Jakarta-Bandung,” sebutnya.
Dikatakannya, aset yang diberikan empat perusahaan BUMN bisa berupa uang atau tanah. Sebagai contoh, untuk PT Perkebunan Nusantara VIII siap memberi jaminan lahan perkebunan teh yang dipakai untuk jalur kereta cepat.
“Ekuitasnya dibayar pakai tanah dan uang. Seperti PTPN VIII tidak punya duit, dia kasih tanah,” terangnya.
Sebagai informasi, Total investasi untuk proyek ini sebesar 5,5 miliar dollar AS yang akan dibiayai oleh CDB sebanyak 75 persen dan sisanya sebesar 25 persen dibiayai oleh ekuitas konsorsium, baik konsorsium BUMN Indonesia maupun Tiongkok. Tiket kereta cepat Jakarta Bandung ini digadang-gadang akan dibanderol dengan tarif sekitar Rp200 ribu. Kereta cepat akan melewati delapan stasiun dengan total panjang 140 km dan kecepatan 250 km/jam.
“Tapi kalau kita melihat dengan proyek ini, ini proyek 40 tahun jangka waktunya (pinjaman dana) dan china sudah committed tidak akan keluar selama belum dilunasi pinjamanannya,” tutup Sahala.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arbie Marwan
