pemerintah tidak bisa mempertahankan harga gabah. Kalau kondisinya selalu begitu, para petani tidak akan sejahtera sebab pengeluaran dan pemsukan tidak seimbang.

Jakarta, Aktual.com – Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan melaksanakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 di Buenos Aires, Argentina pada 10-13 Desember 2017 mendatang. Dalam forum pengambilan keputusan tertinggi WTO ini, isu pertanian kembali menjadi yang paling hangat.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pertanian Indonesia (DPP SPI), Agus Ruli Ardiansyah menilai, sejauh ini WTO hanya membuahkan liberalisasi perdagangan, termasuk juga komoditas pertanian di negara-negara anggotanya.

Baca Juga :  Tanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, 1.000 Tenaga Medis Polri Jalani Pelatihan

Padahal, Agus menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya WTO adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara anggotanya.

“Namun fakta yang terjadi malah sebaliknya. petani kita semakin miskin: data terakhir menyatakan kemiskinan di desa meningkat hingga 17,10 juta jiwa per Maret 2017,” ujar Agus di Jakarta, Kamis (7/12).

Melalui Agreement on Agriculture (AoA) yang diatur dalam WTO, jelas Agus, petani menjadi pihak yang paling dirugikan karena memiliki sumber kapital yang minim. Perannya tergantikan dan tergerus oleh korporasi-korporasi yang memiliki sumber kapital besar, yang perlahan-lahan membentuk skema monopoli.

Baca Juga :  PNBP Merosot, KPK Dorong Sumber Daya Alam di Kalimantan

“Akibatnya, petani harus menghadapi masalah-masalah pelik seperti perampasan lahan, kriminalisasi, pencemaran lingkungan maupun importasi produk pertanian,” jelasnya.

Agus pun menyalahkan WTO yang telah membuat liberalisasi di sektor pertanian. Hal ini membuat para petani tekor lantaran hasil panennya kalah saing dengan pangan impor.

(Nebby)