Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto (tengah), Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil (kanan) dan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (kiri), menjadi pembicara dalam diskusi Dialetika Demokrasi, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis(18/05). Diskusi yang bertajuk "Kemana Hak Angket KPK Berujung?", membahas soal perbedaan pandangan masing masing Fraksi dalam persetujan Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga sejumlah Fraksi yang menolak meminta mengkaji ulang atas putusan yang dinilai malah melemahkan KPK tersebut dan meningkatkan kualitas komunikasi anatara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Partai Politik. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto (tengah), Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil (kanan) dan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (kiri), menjadi pembicara dalam diskusi Dialetika Demokrasi, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis(18/05). Diskusi yang bertajuk “Kemana Hak Angket KPK Berujung?”, membahas soal perbedaan pandangan masing masing Fraksi dalam persetujan Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga sejumlah Fraksi yang menolak meminta mengkaji ulang atas putusan yang dinilai malah melemahkan KPK tersebut dan meningkatkan kualitas komunikasi anatara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Partai Politik. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto (tengah), Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil (kanan) dan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (kiri), menjadi pembicara dalam diskusi Dialetika Demokrasi, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis(18/05). Diskusi yang bertajuk “Kemana Hak Angket KPK Berujung?”, membahas soal perbedaan pandangan masing masing Fraksi dalam persetujan Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga sejumlah Fraksi yang menolak meminta mengkaji ulang atas putusan yang dinilai malah melemahkan KPK tersebut dan meningkatkan kualitas komunikasi anatara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Partai Politik. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto (tengah), Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil (kanan) dan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (kiri), menjadi pembicara dalam diskusi Dialetika Demokrasi, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis(18/05). Diskusi yang bertajuk “Kemana Hak Angket KPK Berujung?”, membahas soal perbedaan pandangan masing masing Fraksi dalam persetujan Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga sejumlah Fraksi yang menolak meminta mengkaji ulang atas putusan yang dinilai malah melemahkan KPK tersebut dan meningkatkan kualitas komunikasi anatara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Partai Politik. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto (tengah), Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil (kanan) dan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (kiri), menjadi pembicara dalam diskusi Dialetika Demokrasi, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis(18/05). Diskusi yang bertajuk “Kemana Hak Angket KPK Berujung?”, membahas soal perbedaan pandangan masing masing Fraksi dalam persetujan Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga sejumlah Fraksi yang menolak meminta mengkaji ulang atas putusan yang dinilai malah melemahkan KPK tersebut dan meningkatkan kualitas komunikasi anatara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Partai Politik. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto (tengah), Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil (kanan) dan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (kiri), menjadi pembicara dalam diskusi Dialetika Demokrasi, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis(18/05). Diskusi yang bertajuk “Kemana Hak Angket KPK Berujung?”, membahas soal perbedaan pandangan masing masing Fraksi dalam persetujan Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga sejumlah Fraksi yang menolak meminta mengkaji ulang atas putusan yang dinilai malah melemahkan KPK tersebut dan meningkatkan kualitas komunikasi anatara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Partai Politik. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto (tengah), Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil (kanan) dan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (kiri), menjadi pembicara dalam diskusi Dialetika Demokrasi, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis(18/05). Diskusi yang bertajuk “Kemana Hak Angket KPK Berujung?”, membahas soal perbedaan pandangan masing masing Fraksi dalam persetujan Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga sejumlah Fraksi yang menolak meminta mengkaji ulang atas putusan yang dinilai malah melemahkan KPK tersebut dan meningkatkan kualitas komunikasi anatara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Partai Politik. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto (tengah), Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil (kanan) dan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (kiri), menjadi pembicara dalam diskusi Dialetika Demokrasi, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis(18/05). Diskusi yang bertajuk “Kemana Hak Angket KPK Berujung?”, membahas soal perbedaan pandangan masing masing Fraksi dalam persetujan Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga sejumlah Fraksi yang menolak meminta mengkaji ulang atas putusan yang dinilai malah melemahkan KPK tersebut dan meningkatkan kualitas komunikasi anatara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Partai Politik. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto (tengah), Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil (kanan) dan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (kiri), menjadi pembicara dalam diskusi Dialetika Demokrasi, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis(18/05). Diskusi yang bertajuk “Kemana Hak Angket KPK Berujung?”, membahas soal perbedaan pandangan masing masing Fraksi dalam persetujan Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga sejumlah Fraksi yang menolak meminta mengkaji ulang atas putusan yang dinilai malah melemahkan KPK tersebut dan meningkatkan kualitas komunikasi anatara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Partai Politik. AKTUAL/Tino Oktaviano
