PT Freeport Indonesia

Jakarta, Aktual.com – Solidaritas karyawan PT Freeport Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) menuntut Pemerintah Indonesia agar memberikan izin operasional dan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Inonesia.

Ketua GSPF, Mikael Adii menuturkan, akibat larangan ekspor konsentrat telah mengganggu produksi PT Freeport, dan manajemen perusahaan mengambil berbagai kebijakan efisiensi termasuk mengurangi jam kerja hingga pemberhentian karyawan.

“Apabila pemerintah tidak dapat memberikan izin eksport konsentrat, maka akan terjadi pengangguran secara besar-besaran. Ribuan karyawan nasional akan kehilangan pekerjaan dan kembali menganggur serta keluarga dan anak-anak kehilangan masa depan,” kata Adii melalui rilis yang diterima Aktual.com, Jumat (17/2).

Baca Juga :  Walhi Papua Sebut PT Freeport Indonesia Rusak Lingkungan Selama 50 Tahun

Selain itu lanjut Adii, apabila permasalahan ini tidak ditangani secara cepat oleh pemerintah, maka akan berdampak secara langsung bagi masyarakat di Kabupaten Mimika dan Tanah Papua, karena Kabupaten Mimika saat ini memiliki kebergantungan yang sangat tinggi kepada kegiatan operasional PT Freeport Indonsia.

Tidak berhenti disitu, lebih jauh GSPF menuntut pemerintah agar mengucurkan dana dari APBN sebagai pembayaran ganti rugi akibat pengurangan pendapatan atas kebijakan Freeport yang mengurangi jam kerja.

Baca Juga :  Menteri ESDM Minta Exxon Garap Sektor Hilir Migas Indonesia

Bahkan Adii menuturkan, jika terjadi permasalahan finansial yang mengakibatkan anak-anak karyawan tidak bisa dibiayai dan angsuran-angsuran kredit Bank mengalami kemacetan, dia minta negara bertanggungjawab.

“Pemerintah harus bertanggung jawab dalam membayar kewajiban pajak setiap karyawan yang dipotong oleh negara melalui perusahaan di setiap bulan, karena kebijakan pemerintah pusat mengenai pelarangan ekspor konsentrat telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi kami semua karyawan PT Freeport Indonesia, Privatisasi dan Kontraktor,” tegasnya.

Baca Juga :  Harga Gas Kemahalan, Pemerintah Atur Ulang Margin Midstream

Kemudian Jika izin ekspor konsentrat tidak diberikan dalam waktu 7 hari kedepan, dia mengancam akan melakukan bloking semua pusat adminstrasi pemerintahan di Kabupaten Mimika, termasuk Bandara dan Pelabuhan.

“Kami akan mengumpulkan semua elemen masyarakat peduli Freeport dan Tanah Papua untuk menyampaikan aspirasi yang lebih mendunia, sehingga semua pihak tahu apa konsep Jakarta bagi Tanah Papua,” tandasnya.

(Reporter: Dadangsah Dapunta)

(Ismed Eka Kusuma)