Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas tentang Kebijakan Ekonomi Berkeadilan di Ruang Oval, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1). Presiden menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mewujudkan kemajuan kemakmuran dan kesejahteraan untuk bersama dengan semangat persatuan, gotong royong dan tanpa membedakan suku agama serta ras. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd/17

Jakarta, Aktual.com – Informasi mengenai dukungan yang diberikan PPP dan PKB kepada Basuki T Purnama dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta telah beredar di kalangan tertentu. Namun, beredarnya info ini juga disertai kabar adanya ancaman yang diberikan pihak Istana kepada kedua partai Islam tersebut.

Direktur Populi Center, Usep Saeful Ahyar menyatakan bahwa kabar tersebut belum dapat dipastikan. Namun jika memang benar, ancaman ini merupakan sebuah kemunduran dalam iklim demokrasi Indonesia.

“Saya kira kalau partai politik selalu mudah untuk didesak, mudah untuk ditekan, saya kira itu juga tidak baik dalam demokrasi,” ujar Usep kepada Aktual usai mengisi sebuah diskusi publik di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (29/3).

Pihak istana dikabarkan mengancam akan melakukan upaya kriminalisasi kepada PPP dan PKB, jika kedua partai tersebut tidak mendukung pasangan Ahok-Djarot dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

“Partai politik kan seharusnya mempunyai independensi tersendiri,” tutur Usep.

Namun demikian, ia memaklumi jika ada tawar menawar di tengah internal partai koalisi yang mendukung pemerintah. Hanya saja, ia sangat menyayangkan jika memang ancaman itu benar adanya.

“Saya kurang memahami, kalau dalam konteks itu mungkin tawar menawar politik, karena mereka partai koalisi di pemerintahan,” imbuhnya.
“Mungkin ada, tapi saya tidak tahu,” tutupnya.

Laporan: Teuku Wildan

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Teuku Wildan
Editor: Andy Abdul Hamid