Jakarta, Aktual.co — Pertemuan konsolidasi yang dilakukan oleh elit partai yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP) hanya membahas tidak lanjut dari laporan dari tim hukum baik dari PPP maupun Golkar.
Dalam konsolidasi tersebut disimpulkan bahwa kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly salah fatal di dalam penyelesaian konflik internal partai.
“Fokus pembahasan laporan dari tim hukum PPP dan Golkar yang dipresentasikan dan menunjukkan tindakan salah fatak menkumham. Karena memperlakukan dua partai dengan niat yang salah dan intervensi,” kata salah satu elit KMP, Fahri Hamzah kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3).
Wakil Ketua DPR RI ini pun mengatakan bahwa dalam pertemuan malam kemarin juga ada kegelisahan dari partai amanat nasional (PAN) yang baru saja menggelar kongres sedang dipersulit dalam mendaftarkan kepengurusan baru pimpinan Zulkifli Hasan ke Kementerian Hukum dan HAM.
“Bahkan ada juga kecemasan dari PAN, sedang dipersulit oleh Laoly. Ada soal-soal yang mau dipersulit,” ucapnya.
“Kesimpulan adalah pemerintah intervensi kebebasan sipil, politik dan organisasi masyarakat yang dilindungi konstitusi dan tidak boleh diintervensi negara. Dalam kasus PPP dan Golkar negara melakukan intervesi,” tandas Wakil Sekjen PKS itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
